Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan melaksanakan lanjutan pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap 1B sebanyak 1.005 unit untuk masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Adapun lokasi pembangunan Huntap tahap 1B senilai Rp 110,07 miliar tersebut akan dilaksanakan di 3 lokasi yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Advertisement
Penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Huntap Pasca Bencana Sulawesi Tengah beserta Prasarana Dasar Kavling Unit Tahap 1B tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana.
Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Johny Fajar Sofyan mengatakan, pembangunan huntap sangat diperlukan guna membantu masyarakat di Sulawesi Tengah yang terdampak bencana alam seperti gempa, tsunami serta likuifaksi. Bencana alam tersebut menyebabkan banyak rumah masyarakat rusak dan tidak dapat dihuni lagi.
Johny pun berharap kepada pelaksana pembangunan di lapangan untuk mematuhi aturan 3T dalam konstruksinya, yakni tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Huntap tahap 1B ini nantinya akan dibangun sama dengan sebelumnya, yakni Huntap tahap 1A sebelumnya yakni menggunakan konsep Rumah Sehat Instan Sederhana (Risha)," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
3 Lokasi
Kepala BP2P Sulawesi II Suko Wiyono didampingi Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung menyampaikan, total hunian yang akan dibangun pada pembangunan Huntap 1 B dilaksanakan sebanyak 1.005 unit.
Untuk itu, pihaknya akan berupaya agar selain proses pembangunan di lapangan berjalan dengan baik juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta melaksanakan proses administrasi dengan baik.
"Lokasi pembangunannya akan kami laksanakan di tiga lokasi yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Kami berharap dukungan pemerintah daerah serta masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik di lapangan," ujarnya.
Advertisement
