BLT Tak Maksimal Jadi Penyebab Mobilitas Orang Tetap Tinggi saat PSBB

Tingginya mobilitas kelas menengah saat PSBB lebih diakibatkan oleh kebijakan perusahaan yang masih mengharuskan karyawan untuk melakukan aktivitas produksi

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Okt 2020, 14:38 WIB
Warga berolahraga menggunakan sepeda di Bunderan HI Jakarta, Minggu (7/6/2020). Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) masih belom diberlakukan, sampai dengan waktu yang belum ditentukan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Chatib Basri mengungkapkan, mobilitas masyarakat tetap tinggi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya pemberian bantuan sosial (bansos).

"Mobilitas masih tinggi, itu karena sangat sulit menerapkan PSBB tanpa memberikan bansos atau blt bagi kelompok miskin. Orang harus tinggal dirumah tanpa bantuan. Maka dia harus keluar rumah untuk melakukan kerja apa saja," tegas dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10).

Kemudian, terkait tingginya mobilitas kelas menengah saat PSBB lebih diakibatkan oleh kebijakan perusahaan yang masih mengharuskan karyawan untuk melakukan aktivitas produksi. "Jadi lebih ke kebijakan perusahaan," singkatnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY mengatakan, tanpa pemberian bansos atau blt, maka PSBB hanya bisa diterapkan oleh kelompok masyarakat menengah atas. "Karena mereka kelompok menengah atas yang bisa tinggal di rumah, mereka punya tabungan" jelas dia.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Load More

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sinergi

Pengguna sepeda saat melintas jembatan penyeberangan orang di Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB Transisi selama dua pekan ke depan mulai 12-25 Oktober 2020. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menekan mobilitas penduduknya ke DKI Jakarta. Dia menekankan perlunya sinergitas antar daerah menyusul pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI.

"Perlunya sinergitas antar daerah terutama yang bersebelahan. Dalam hal ini contoh yang perlu kita perhatikan bersama adalah daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta yaitu Bodebek, baik kota maupun kabupaten," kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9).

Menurut dia, penduduk daerah-daerah penyangga ibu kota ini memiliki mobilitas yang tinggi ke Jakarta. Untuk itu, pemda di daerah penyangga harus bisa menekan mobilitas penduduknya agar penerapan PSBB berhasil menurunkan penyebaran virus corona di DKI.

"Karena daerah ini aktivitas masyarakat nya saling memiliki mobilitas yang tinggi dengan DKI Jakarta, maka dari itu agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas penduduk, agar potensi penularannya dapat dicegah," jelasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya