Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena La Nina akan menyapa Indonesia pada Desember 2020 hingga Februari 2021.
Saat fenomena La Nina terjadi, curah hujan meningkat bahkan dapat memicu banjir dan tanah longsor, terutama bagi daerah yang tidak memiliki resapan air yang baik.
Advertisement
Mengingat dampak yang bisa ditimbulkan, pemerintah diminta lebih optimal melakukan pengelolaan tata air dari hulu hingga hilir. Seperti menyiapkan kapasitas sungai dan kanal guna mengantisipasi debit air yang tinggi.
Untuk diketahui fenomena La Nina merupakan peristiwa di mana terjadi penurunan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian timur, yang menyebabkan peningkatan kecepatan angin pasat timur yang bertiup di sepanjang samudera pasifik.
Ketua Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita bahkan mengatakan, La Nina tak hanya menimbulkan cuaca ekstrem, tapi bisa pula menimbulkan gempa dan tsunami.
"Tadi Bu Korita (Dwikorita, Ketua BMKG) mengingatkan bisa saja dan nanti multi-bencana misalnya La Nina ini tadi hujan deras ini atau gempa atau tsunami. Nah itu perlu diantisipasi," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi secara virtual, Selasa (13/10/2020).
Lantas, apa saja upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadapi fenomena La Nina di akhir tahun ini?
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Meniadakan Alih Fungsi Lahan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengatakan Presiden Jokowi meminta lembaganya mengantisipasi dampak La Nina. Salah satu hal yang harus dilakukan meniadakan alih fungsi lahan.
"Tadi bapak Presiden mengingatkan tentang pentingnya masalah lahan. Tidak boleh ada alih fungsi lahan," ujarnya melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa (13/10/2020).
Namun, kata Doni, ketika terjadi alih fungsi lahan maka segera tanami dengan tanaman yang memiliki kemampuan mengikat partikel tanah sangat kuat.
Tak hanya alih fungsi lahan, Jokowi juga mengingatkan soal penambangan liar atau illegal mining untuk mengantisipasi dampak La Nina.
"Presiden juga mengingatkan tentang illegal mining sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2020 ini di daerah Banten," jelas Doni.
Advertisement
Siapkan Asuransi untuk Petani dan Petambak
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan asuransi untuk petani dan petambak, sebagai langkah mengantisipasi peningkatan curah hujan akibat fenomena La Nina.
"Soal asuransi, ibu Sri mulyani sudah jelasin bahwa sekarang sudah dibuat satu fund untuk itu (pertanian dan perikanan)," ujar Luhut dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Selasa (13/10/2020).
"Soal asuransi, ibu Sri mulyani sudah jelasin bahwa sekarang sudah dibuat satu fund untuk itu (pertanian dan perikanan)," ujar Luhut dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Selasa (13/10/2020).
Menurut dia, saat ini program asuransi untuk petani dan petambak terdampak bencana alam, termasuk La Nina masih dalam tahap finalisasi. Sehingga dia tak menjelaskan secara rinci skema serta syarat asuransi yang disiapkan tersebut.
"Memang masih difinalisasi, sehingga kalau ada bencana asuransi ini bisa membantu," kata dia.
Perkembangan Cuaca Disebarluaskan di Seluruh Provinsi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk mengantisipasi dampak fenomena La Nina ke sektor pertanian. Pasalnya, curah hujan diprediksi akan meningkat hingga 40 persen akibat fenomena La Nina.
"Dampak dari La Nina ini terhadap produksi pertanian agar betul-betul dihitung," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Selasa pagi.
Selain itu, dia juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai peningkatan curah hujan terhadap sektor perikanan dan perhubungan.
Jokowi menyebut peningkatan curah hujan kali ini cukup tinggi dan berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti, banjir dan longsor.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar informasi terkait perkembangan cuaca segera disebarluaskan ke pemerintah daerah. Hal ini agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan ke depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa," tutur Jokowi.
Advertisement
Bekerja Berdasarkan Laporan BMKG
Selain itu, Jokowi telah mengingatkan jajaran menteri untuk bekerja berdasarkan laporan BMKG. Dengan begitu, para menteri dapat segera menangani apabila terjadi bencana alam.
"Dengan itu nanti kita akan bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan apa keterlambatan kita dalam menangani kalau terjadi peristiwa semacam itu," ujar Luhut.
Sebelumnya, Jokowi menerima laporan bahwa curah hujan diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 40 persen akibat fenomena La Nina.
Dia pun meminta jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.
"Saya ingin agar kita semuanya menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (13/10/2020).
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para menteri mewaspadai dampak fenomena La Nina terhadap sektor pertanian, perhubungan, dan perikanan. Pasalnya, kenaikanan curah hujan kali ini cukup tinggi.
