Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN Tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung.
Hal itu sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
Advertisement
“Sampai dengan 8 Oktober 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, sebesar Rp 60,18 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) dan Private Placement,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam video konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI - September 2020, Selasa (13/10/2020).
Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan Public Goods dalam APBN oleh BI melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung, sesuai dengan SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020, berjumlah Rp 229,68 triliun.
Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Non Public Goods-UMKM sebesar Rp 90,88 triliun sesuai dengan SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020.
“Dengan sinergi ini, Pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional,” kata Perry.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Terbitkan SBN Ritel ORI18, Tingkat Kupon 5,7 Persen
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel ORI18 hari ini, Kamis (1/10/2020). Peluncuran ORI18 bertema Manfaat Tanpa Henti, Bekal Hari Nanti ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman.
Luky menyatakan, dalam kondisi pandemi ini, APBN Indonesia mengalami defisit hingga 6,4 persen. Oleh karenanya, pemerintah harus mencari cara untuk membiayai APBN yang defisit ini, salah satunya dengan menerbitkan surat berharga negara.
"Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia masih relatif dangkal. Dana yang tersedia masih relatif terbatas. Saat ini kita berupaya bagaimana bisa memperdalam pasar keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berinovasi meluncurkan SBN ritel seri ORI18," jelas Luky dalam peluncuran SBN ritel ORI18 secara virtual.
Adapun, tingkat kupon yang ditetapkan untuk SBN ini ialah sebesar 5,7 persen per tahun. Investor yang berminat bisa memesannya secara daring, jadi tidak perlu datang ke bank.
"Ada 26 mitra yang bakal menjual SBN ritel ORI18 ini, mulai dari bank, perusahaan efek, hingga fintech," kata Luky.
Lebih lanjut, dengan membeli surat berharga ini, investor bukan hanya menaruh dana mereka dan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, namun juga turut membantu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan hasil penjualan SBN ritel ini akan ditujukan untuk pembiayaan APBN.
Dirinya juga mendorong agar masyarakat bisa berinvestasi di masa pandemi ini.
"Justru di masa pandemi ini kami sangat mendorong investor untuk investasi, jadi ORI18 ini tradeable atau bisa diperdagangkan. Mungkin kalau belum beraktivitas, dananya bisa ditaruh di ORI18, kalau butuh nanti bisa diperjualbelikan," katanya.
Advertisement
BI: Realisasi Pembelian SBN Skema Burden Sharing Capai Rp 183,48 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat per 15 September 2020, realisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema pembagian beban atau burden sharing II di pasar perdana sebanyak Rp 183,48 triliun.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan, realisasi pembelian SBN tersebut dengan mekanisme secara langsung. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.
"Posisi pada 15 September ini, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung mencapai Rp 183,48 triliun," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Laporan Semester I Kinerja Bank Indonesia, di Komplek Parlemen, Senin (28/9).
Perry merinci, berdasarkan skema burden sharing II, disepakati pembiayaan untuk public good sebesar Rp 397,56 triliun. Kemudian pembiayan untuk non-public goods terkait UMKM disetujui sebesar Rp 177,03 triliun.
Adapun, realisasi pembagian beban dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM telah terserap Rp 44,38 triliun.
Oleh karena itu, sambung Perry, realisasi pembelian SBN ini menunjukkan komitmen BI dalam pembelian SBN.
"Sehingga pemerintah lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional," pungkasnya.
Merdeka.com
