Mereka yang Sebut Ada Dalang di Balik Demo Penolakan RUU Cipta Kerja

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, sebenarnya pemerintah mengetahui siapa dalang yang ada di belakang demo penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dalam sebuah wawancara, Kamis, 8 Oktober 2020.

Dia menginginkan apabila memang harus ada demo, hal itu dilakukan secara murni menolak RUU Cipta Kerja.

"Kita ingin kegiatan demo itu murni. Karena kalau kegiatan demo murni itu saya yakin tidak akan ada vandalisme. Nah vandalisme itu dilakukan saya yakin bukan dilakukan oleh tokoh-tokoh mahasiswa sehingga itu artinya supaya tidak ada yang menunggangi," kata dia.

Airlangga menyebut, aktor di balik demo buruh sudah pasti berasal dari kaum elite dan intelektual.

Pasalnya, dirinya mengklaim ada empat federasi pekerja atau buruh besar yang sudah mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ada empat federasi buruh yang mendukung undang-undang ini, empat federasi buruh ini besar dan menjadi basis daripada (pembahas di kluster) ketenagakerjaan," jelasnya.

Karena itulah, ia yakin aktor di balik layar demo mempunyai kepentingan dan tujuan lain dari aksi itu.

"Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoral yang cukup besar karena tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar," jelas Airlangga.

Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu.

Prabowo menyesalnya banyaknya pendemo Omnibus Law yang belum membaca isi RUU Omnibus Law dan banyak hoaks beredar.

"Banyak hoaks di mana-mana. Hoaks ini ingin menciptakan kekacauan. Saya berkeyakinan ini dari luar negeri. Ada kekuatan asing, negara-negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo dalam wawancara Courtessy DPP Gerindra, Senin, 12 Oktober 2020.

Menurutnya, tokoh-tokoh banyak tidak sadar bahwa ini permainan orang lain.

"Kita selalu, dari ratusan tahun lalu, diadu domba," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, partai Gerindra termasuk yang paling keras menyuarakan aspirasi buruh, tani, nelayan saat Omnibus Law dibahas di parlemen.

"Ada buktinya, rekamannya, Fraksi Gerindra yang paling banyak bertemu tokoh-tokoh buruh," tutup dia.

Prabowo memastikan, dari sejumlah permintaan yang diajukan, 80 persen sudah diakomodasi di Omnibus Law.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait isu tentang dalang di balik aksi demontrasi menolak UU Cipta Kerja.

Kabar itu dimunculkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut ada tokoh intelektual yang menggerakkan massa.

SBY pun meminta Airlangga untuk langsung menunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja.

Dia mengatakan, tidak baik tudingan itu dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin, 12 Oktober 2020.

Dia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," ujar SBY.

SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo. Supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Sebab, negara perlu mendapat kepercayaan publik

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," terang mantan Ketum Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," sambungnya.

SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapa pun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkas SBY.

Sejumlah pejabat mengatakan ada dalang di balik kerusuhan unjuk rasa atau demo tolak RUU Cipta Kerja yang disetujui DPR dan pemerintah pekan lalu. Badan Intelijen Negara (BIN) membenarkan pihaknya telah memetakan hal tersebut.

"Iya, pemetaan sudah dilakukan dan sekarang sudah terbukti di lapangan," kata Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, kepada Liputan6.com, Selasa (13/10/2020).

Menurut dia, kini tinggal Kepolisian yang menindaklanjuti kasus dan dalang dari kerusuhan demo memprotes RUU Cipta Kerja itu, sehingga dapat dinaikkan menjadi P21. Dengan demikian, prosesnya nanti bisa dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Tinggal tindak lanjut oleh pihak kepolisian untuk dinaikkan menjadi P21 yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Persidangannya pun akan dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," ungkap Wawan.

Menurut dia, siapa pun bisa melakukan demo, termasuk RUU Cipta Kerja. Namun, jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

"Demo dipersilakan, tapi jangan anarkistis. Jika anarkistis, maka ada sanksi hukumnya," pungkas Wawan.