Liputan6.com, Jakarta - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) tengah memantau jasa perjokian dalam program Kartu Prakerja.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan ada dua tipe joki Kartu Prakerja.
Advertisement
Pertama, joki Kartu Prakerja yang hanya membantu proses pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja. Kedua, joki yang menjanjikan lolos seleksi program Kartu Prakerja.
"Tipe kedua adalah Joki yang mengatakan, Anda terjamin 100 persen diterima, itu definitely penipuan," kata Denni dalam Talk Show: Sinergi dalam Program Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Sebab lanjut Denni ,sistem Kartu Prakerja didesain dengan alogaritma. Cara ini tidak bisa menjamin seseorang akan lolos seleksi.
"Algoritma kami itu bisa menjamin orang. Even saya yang menjamin enggak bisa karena ada prosesnya, dengan bobot dan segala macam, dan itu algoritmanya ada di belakang sistem," kata Denni menjelaskan.
Dia menegaskan dalam program ini tidak dikenal jasa 'orang dalam' yang bisa membantu seseorang atau kelompok untuk diloloskan. Sebab sistem yang digunakan secara integrasi.
"Orang dalam, orang luar nggak ada. Ini betul-betul sistem yang kami pastikan terintegrasi 100 persen," kata dia mengakhiri.
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Survei: 87 Persen Peserta Kartu Prakerja Pengangguran
Project Management Office (PMO) Program Kartu Prakerja telah melakukan survei kepada 1,2 juta peserta penerima manfaat program. Survei yang dilakukan pada 5 Agustus - 26 September 2020 ini menunjukkan 87 persen peserta program memang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran.
"Hasil survei kami menunjukkan 87 persen peserta program Kartu Prakerja menganggur," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PMO Kartu Prakerja dan DANA di Jakarta, Rabu,(14/10).
Peserta program ini juga 79 persen diikuti oleh mereka yang berusia 18-35 tahun. Berdasarkan latar belakang pendidikan 87 persen lulusan SMA ke atas.
Selain itu, 81 persen penerima program juga bekerja di sektor informal. Median dari pendapatan mereka juga berada di kisaran Rp 1,3 juta per bulan. Terlebih, 79 persen memiliki tanggungan.
"Jadi menurut kami peserta program ini sudah tepat sasaran. Muda, menganggur, informal dan pendapatan rendah," kata Denni.
Dari sisi pemanfaatan, sebanyak 73 persen peserta mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan atau kursus sebelumnya. Lalu tiap peserta rata-rata mengambil 2 jenis pelatihan yang ditawarkan penyelenggara pelatihan. Rata-rata harga pelatihan yang dibeli peserta non paket sebesar Rp 259.798.
Hasil survei juga menunjukan lebih dari 85 persen mengatakan program pelatihan meningkatkan kompetensi baik skilling, reskilling dan upskilling. Sehingga 92 persen peserta melampirkan sertifikat Prakerja untuk mendaftar pekerjaan.
Sementara itu, dari sisi pemanfaatan insentif, peserta banyak menggunakan dana yang diberikan pemerintah untuk membeli kebutuhan pokok. Sebanyak 96 persen responden mengaku dana insentif dibelanjakan untuk bahan pangan.
Lalu ada 75 persen menggunakan insentif pemerintah untuk membayar listrik. Sebanyak 67 persen untuk membeli bensin atau solar. Lalu 65 persen untuk membeli pulsa atau paket internet. Terakhir dibelanjakan untuk transportasi sebanyak 57 persen.
Advertisement
