Liputan6.com, Cirebon - Usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mencuat dalam sebuah Kongres Sunda yang digelar di Bandung beberapa waktu lalu.
Namun, usulan tersebut memicu respon dari Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis. Menurut dia, adanya perubahan nama berpotensi memicu terjadinya pemisah.
Baca Juga
Advertisement
"Kita ini Indonesia jadi jangan kemudian kita mengeluarkan istilah yang nanti bakal memisahkan Indonesia, saya berharap demikian," kata Azis kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Azis mengaku keberatan dengan usulan perubahan nama menjadi Tatar Sunda. Sebab, akan berdampak khususnya masyarakat yang ada di Pantura Jawa Barat.
Dia menyebutkan, Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki bahasa berbeda dengan Sunda. Bahkan, Cirebon sudah diakui menjadi salah satu suku di Indonesia.
"Ini akan menimbulkan sikap pengistimewaan bagi kelompok masyarakat yang ada di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat," ujar Azis.
Azis mengaku, selama ini warga di Pantura Jawa Barat tidak pernah merasakan menjadi bagian dari orang Jawa Barat. Sebab, kata dia, posisi Cirebon ada di utaranya Jawa Barat.
Oleh karena itu, dia berharap usul mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda sebaiknya diurungkan. Jika tetap dipaksakan, kemungkinan akan memicu keinginan membentuk provinsi sendiri yang belum tentu menguntungkan bagi daerah tersebut.
"Kalau tetap disebut Tatar Sunda kami yang ada di Pantura ini apa. Merasa tidak diaku," tegas Azis.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Kongres Sunda
Seperti yang sudah diberitakan, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda menggantikan Jawa Barat. Aspirasi itu mencuat dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Ketua Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda Adji Esha Pangestu menuturkan, kata Sunda saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
"Tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat. Sejak saat itu Sunda diberi nama itu untuk penataan perkebunan. Tujuannya, mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, Cina dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda," katanya.
Sementara itu, Ketua Steering Comitee Kongres Sunda Andri P Kantaprawira mengatakan, sedianya istilah Sunda sendiri telah tergerus dan hanya dianggap sebagai kelompok suku saja.
"Kita sudah kehilangan banyak, Sunda Besar, Sunda Kecil. Kebudayaan kita sudah tergerus, badak Sunda diganti menjadi badak Jawa. Penggantian nama Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan ini keseluruhan atau sebutan," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Andri, penamaan Sunda akan membawa roh budaya dan karakter Sunda. Aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Karena kita lihat esensinya, perubahan itu untuk perubahan karakter, spirit kebudayan itu karena ada budaya unggul, adat yang kembali, Sunda Mulya, Sunda Unggul. Itu akan ke perubahan, karena budaya adalah fondasi kemajuan," ujarnya.
Advertisement
