Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pada Rabu, 14 Oktober 2020 bahwa pemerintahnya memiliki uang untuk mendapatkan vaksin Virus Corona COVID-19. Tetapi, ia membutuhkan lebih banyak lantaran ingin menyuntik vaksin ke seluruh penduduk negara itu.
Pemerintah berkeinginan untuk memberikan vaksin kepada semua orang Filipina, yang menurut Duterte sekarang berjumlah sekitar 113 juta, tetapi prioritas akan diberikan kepada orang miskin, polisi dan personel militer, demikian dikutip dari Channel News Asia, Kamis (15/10/2020).
Baca Juga
Advertisement
"Semua harus mendapatkan vaksin tanpa kecuali," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi larut malam.
Pemimpin Filipina tersebut mengulangi bahwa dia lebih suka pasokan vaksin Corona COVID-19 datang dari Rusia atau China. Keduanya telah mengajukan permohonan untuk melakukan uji klinis untuk inokulasi mereka di Filipina.
"Bagi saya, China atau Rusia itu akan baik-baik saja," kata Duterte.
Selain Sinovac Biotech China dan Gamaleya Research Institute Rusia, Filipina juga mengevaluasi aplikasi unit Janssen Johnson & Johnson untuk melakukan uji coba fase 3 vaksin COVID-19.
Filipina telah melakukan pembicaraan dengan pemasok vaksin potensial lainnya, termasuk pembuat obat AS Pfizer dan Moderna.
Filipina mencatat 1.910 infeksi Virus Corona baru pada Rabu, 14 Oktober dan 78 tambahan angka kematian, sehingga total di negara itu menjadi 346.536 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, dan 6.449 kematian.
Filipina secara bertahap telah membuka kembali ekonomi untuk memungkinkan lebih banyak bisnis yang berjalan.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak video pilihan di bawah ini:
Rodrigo Duterte Perpanjang Status Bencana Nasional COVID-19 di Filipina Setahun
Presiden Filipina Rodrigo Duterte sebelumnya mengatakan bahwa ia telah memperpanjang status bencana nasional di seluruh wilayah negaranya hingga setahun.
Dengan diberlakukannya perpanjangan itu, diharapkan dapat memampukan pemerintah untuk menarik dana darurat lebih cepat dalam upaya memerangi pandemi Virus Corona COVID-19, seperti dikutip dari Associated Press.
Penerapan status bencana nasional tersebut juga memungkinkan pemerintah Filipina untuk memanfaatkan polisi dan militer dalam menegakkan hukum dan ketertiban selama pandemi COVID-19.
Pada Maret 2020, Presiden Duterte pertama kali menetapkan Filipina dalam status bencana nasional, ketika jumlah infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi mendekati 200 orang dengan sekitar selusin kematian.
Status bencana nasional di Filipina akan diberlakukan hingga September 2021.
Dalam perrnyataannya pada 21 September, Presiden Duterte mengecam para kritikus yang menuduh pemerintahannya tidak berbuat cukup untuk menahan wabah COVID-19
"Cukup' apa yang Anda inginkan? Ada rumah sakit, tempat tidur dan rumah duka. Semuanya ada di sana," terang Presiden Duterte, dan kemudian menyebutkan Wakil Presiden Leni Robredo, yang memimpin oposisi.
"Satu-satunya yang bisa kita lakukan, sungguh, adalah memakai masker, memakai masker wajah, hanya itu dan menunggu vaksinnya," ujar Presiden Duterte di Kota Davao.
Advertisement
