Liputan6.com, Jakarta Kelompok masyarakat menengah atas didorong lebih aktif membelanjakan uang simpanan. Langkah ini diyakini berdampak baik bagi bisnis UMKM yang tengah terpukul parah akibat pandemi Covid-19.
"Saat ini banyak kelompok menengah ke atas yang masih menahan di perbankan, pasar modal dan tidak masuk ke perekonomian belanja barang. Padahal dari sisi bisnis UMKM sangat tergantung akan permintaan," kata Chief Economics Danareksa Research Institute, Moekti Prasetiani Soejachmoen, Kamis (15/10/2020).
Advertisement
Selama pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang dihadapkan pada kondisi sulit, bahkan terancam gulung tikar. Antara lain disebabkan turunnya permintaan terhadap produk UMKM.
"UMKM dari sisi suplai masih bisa berproduksi. Akan tetapi kalau tidak ada permintaan di sini sulit untuk menjaga usahanya," tambah dia.
Maka dari itu, dia meminta bantuan kelas menengah atas agar mau mengalokasikan uang simpanannya untuk membeli produk UMKM, khususnya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga kelangsungan bisnis UMKM diyakini dapat lebih terjaga.
"Dan ternyata ini bagus, kalau (kelas menengah atas) meningkatkan belanja. Karena sisi bisnis UMKM sangat tergantung dari permintaan untuk menjaga usahanya," tutupnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih suka menyimpan dana dari pada belanja selama pandemi Virus Corona. Padahal belanja diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Masyarakat menengah ke atas masih pelit belanja, dia hanya belanja seperlunya baik karena takut keluar dari rumah atau hal lain. Bahan pokok dibelanjakan cukup. Menengah ke atas cukup membatasi mereka juga menjaga cadangan keuangannya," ujarnya, Kamis (13/8).
Enggar mengatakan, kecenderungan menyimpan dana tersebut terlihat dari peningkatan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan. Beberapa bank mencatat terjadi pertumbuhan positif pada DPK selama pandemi Virus Corona.
"Ini tercermin peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh secara positif di perbankan karena mereka berpikir lebih baik menyimpan dana yang dimiliki ke sana," papar dia.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Kemendag Gandeng Accor Group, BNI, dan Gojek Berdayakan UMKM di Jateng
Kementerian Perdagangan melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Grup Perhotelan Accor, PT BNI (Persero) Tbk, PT. Aplikasi Anak Bangsa (Gojek), dan Pemprov Jawa Tengah.
Kerja sama ini merupakan pemberdayaan UMKM di sektor perdagangan melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi serta pemberian layanan perbankan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut nyata dari Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan arahan Presiden pada tanggal 14 Mei 2020 telah mencanangkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
Terutama untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk produk yang dihasilkan oleh UMKM karya anak bangsa.
“Untuk itu pada hari ini akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan dengan PT Accor Asia Pacific Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia,” kata Syailendra dalam Penandatanganan MoU dan PKS Pengembangan Pemberdayaan UMKM Sektor Perdagangan di Semarang, Kamis (15/10/2020).
Lanjutnya, nota kesepahaman ini merupakan payung yang menjadi dasar untuk dibuatnya perjanjian kerjasama secara wilayah, antara PT Accor Asia Pacific Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia. Di mana PT accor Asia Pasifik akan menjadi offtaker yang akan membeli produk-produk UMKM yang dibutuhkan dan terkurasi oleh jaringan perhotelan Accor group.
Sedangkan PT Bank Negara Indonesia sebagai lembaga keuangan yang akan memberikan dukungan layanan perbankan, termasuk pembinaan dan peningkatan kapasitas serta permodalan bagi UMKM yang menjadi mitra PT Accor.
Selain itu akan dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan dengan asosiasi pengusaha ritel Indonesia atau Aprindo dan PT Bank Negara Indonesia.
“Nota kesepahaman ini merupakan payung yang menjadi dasar untuk dibuatnya perjanjian kerjasama secara wilayah antara Aprindo di daerah dan PT BNI di mana anggota Aprindo akan menjadi offteker yang akan memasarkan produk produk UMKM di seluruh jaringan ritel di seluruh jaringan ritel modern anggota Aprindo,” jelasnya.
Advertisement
