Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat meningkatkan transparansi anggaran sebagai bentuk saran di tiga tahun kepemimpinannya. Kata dia, APBD merupakan uang rakyat yang diamanahkan melalui pemerintah.
"Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar Gubernur Anies tidak alergi jika warga Jakarta ingin mengetahui rincian APBD sejak awal perencanaan hingga realisasi anggarannya," kata William dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).
Advertisement
Dia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta dapat belajar dari kesalahan input data yang terjadi pada tahun sebelumnya, yakni terkait anggaran lem aibon. Selain itu, William juga meminta agar Anies dapat lebih teliti dalam penggunaan anggaran.
"Kami juga menyorot anggaran-anggaran besar di dinas-dinas yang lain, mulai dari pengadaan teknologi informasi, tanaman, penyelenggaraan event, hingga pekerjaan konstruksi. Ke depan, Gubernur Anies harus lebih hati-hati dan kalau perlu sisir anggaran dinas satu-per satu," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco meminta agar Anies dapat memperbaiki komunikasi politiknya dengan DPRD. Menurut dia, sebagai eksekutif dan legislatif harus dapat sejalan.
Baco juga mengatakan hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta belum mengajukan untuk pembahasan APBD 2021.
"Kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan-jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan," kata Baco.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Anies dilantik sebagai gubernur 16 Oktober 2017
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai Wagub DKI pada Agustus 2018 untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2019.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 April 2020. Politikus Partai Gerindra mengisi kursi Wagub DKI yang kosong hampir dua tahun sejak ditinggal Sandiaga Uno.
Riza Patria dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.
Advertisement
