Liputan6.com, Jakarta - PT Bio Farma mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan, vaksin COVID-19 nantinya akan berada di kisaran harga 200 ribu rupiah. Namun mereka berharap agar ini bisa lebih murah lagi.
"Sebetulnya, kalau nanti vaksinnya gratis, harganya tidak usah ditanya," kata Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto berseloroh.
Baca Juga
Advertisement
Dalam dialog dari Graha BNPB pada Senin (19/10/2020), Bambang mengatakan bahwa mereka mencoba untuk tidak memberatkan pemerintah terkait penetapan harga vaksin COVID-19.
"Kisarannya di Rp200 ribu, itu yang vaksin datang dari Sinovac kemudian dilakukan proses produksi di Bio Farma," kata Bambang.
"Itu masih kurang lebih ya, mudah-mudahan bisa lebih murah lagi," Bambang melanjutkan.
Terkait hal itu, Wiku Adisasmito Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa pemerintah selalu melakukan pertimbangan untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat.
"Tentunya yang juga tidak memberatkan masyarakat juga," kata Wiku.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Juga Video Menarik Berikut Ini
Pemerintah Soal Harga Vaksin
Dalam dialog yang sama, Wiku menambahkan pemerintah masih akan menentukan skema pembiayaan vaksinasi untuk COVID-19 ini.
"Nanti pemerintah akan menentukan bagaimana skema pembiayaannya, apakah dari pemerintah, apakah dari masyarakat, campuran dan seterusnya, nanti akan ada pembicaraan," kata Wiku.
"Yang jelas, pemerintah pasti mempertimbangkan semua aspek. Prinsipnya adalah kita ingin memberikan perlindungan yang terbaik untuk masyarakat dan itu melalui salah satunya dengan vaksinasi ini."
Sebelumnya, dalam Ratas secara virtual di hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menterinya untuk berhati-hati menyampaikan pesan mengenai vaksin COVID-19 ke publik, salah satunya terkait harga.
"Tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," kata Jokowi.
Namun, Jokowi meminta agar para menterinya memberikan informasi yang jelas kepada publik misalnya mengenai status halal vaksin COVID-19, kualitas, serta distribusi nantinya.
Ia mengatakan komunikasi publik yang baik penting dilakukan agar tak muncul penolakan dari masyarakat saat pelaksanaan vaksinasi.
Advertisement
