Liputan6.com, Jakarta Kartu Prakerja menjadi salah satu Program andalan yang dijanjikan Jokowi saat maju untuk yang kedua kalinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
Sebagai program andalan, di masa kampanye, Jokowi pun kerap memamerkan Kartu Prakerja bersama dua ‘kartu sakti’ lainnya yaitu Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Lalu, bagaimana progres pelaksanaan Kartu Prakerja?
Advertisement
Realisasi program ini ditandai dengan dibukanya pendaftaran gelombang pertama pada 11 April 2020. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, gelombang pertama ini dibuka untuk merekrut 164 ribu peserta dalam waktu pendaftaran selama sepekan.
"Pendaftar akan diumumkan sehari setelah tenggat waktu selesai," kata Airlangga saat jumpa pers, Sabtu 11 April 2020.
Animo yang tinggi tak jarang membuat keluhan server down. Namun Airlangga memastikan, kepada mereka yang dinyatakan belum masuk di gelombang pertama, masih berkesempatan ikut dalam program selanjutnya.
"Akan ada petunjuk di webnya. Bagi yang kesulitan mendaftar, manajemen menyediakan call center. Apabila pendaftaran diterima, kami akan meng-kroscek datanya dengan data di tempat kami. Peserta bisa langsung memilih pelatihan yang diinginkan di berbagai toko, seperti Tokopedia, Ruang Guru, mau belajar apa, dan platform lainnya," lanjut Airlangga.
Airlangga merinci, skema program ini mengganggarkan biaya sebesar Rp 20 triliun. Peserta memiliki dua akses pelatihan, reguler dan digital degan masing-masing mendapatkan insentif tunai, sebesar Rp 1 juta selama masa pandemi, dengan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 600 ribu.
Namun perlu dicatat, hal itu baru bisa dicairkan berkala selama empat bulan, usai peserta dinyatakan lulus dari program diikuti.
Targetnya pun beragam, tidak hanya sebatas kepada angkatan kerja pertama saja, tetapi juga mereka para pekerja yang sudah berpengalaman dan ingin alih profesi, mereka yang terkena PHK, dan terancam PHK, berkesempatan mengikuti program ini.
Situs resmi program ini, www.prakerja.go.id, merilis pada 25 September 2020, total pendaftar sudah mencapai 30.044.167 orang. Namun demikian, belum semua dari mereka diterima dan mengikuti program ini.
Alasan kuota dan validasi data diri peserta saat mendaftar menjadi syarat mutlak untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Hingga saat ini, tercatat program ini sudah membuka hingga gelombang ke-10 dengan total peserta sebanyak 5.516.261 orang, dengan target tahun ini sebesar 5,6 juta orang.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Mundur karena Ruang Guru
Hadirnya program ini dengan sejumlah pelatihan ditawarkan, nyatanya mendapat kritikan masyarakat. Hantaman kritik itu bahkan membuat satu dari tujuh staf khusus milenial Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, memilih mundur dari jabatan tersebut karena kerap disangkutkan isu nepotisme lantaran platform yang didirikannya, Ruang Guru terlibat dalam sejumlah program yang ditawarkan kepada peserta Kartu Prakerja.
Meski demikian, Belva telah membantah, bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Karena Ruang Guru lolos menjadi mitra program Kartu Pra Kerja melalui proses verifikasi yang ketat dan pemilihan Ruang Guru juga dikembalikan kepada peserta tanpa adanya paksaan untuk menggunakan saldo virtual mereka guna mengikuti kelas ditawarkan.
"Proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan dan pemilihan mitra dilakukan langsung oleh pemegang Kartu Prakerja," tulis Belva melalui siaran persnya, Selasa, 21 April 2020.
Tidak berhenti sampai di situ, kritik terhadap program ini juga mencuat lewat pelatihan yang dirasa terlalu standar dan dapat dilakukan gratis dengan modal kuota internet dan mencarinya sendiri di Youtube.
Padahal, peserta telah menggelontorkan dana virtual mereka yang diberikan di akun Pra Kerja senilai Rp 1 juta untuk dibelanjakan pelatihan pada delapan platform yang ditawarkan, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemenaker, dan Pijar Mahir.
Advertisement
Prioritas Korban PHK
Pandemi Covid-19 membuat krisis ekonomi merata di seluruh bidang usaha. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara masif. Menurut catatan Presiden Jokowi April 2020, ada 1 juta pekerja informal dirumahkan, 375 ribu orang terkena PHK, dan 315 ribu orang terdampak pekerjaannya.
Khusus di DKI pada waktu yang sama, tercatat 162.416 tenaga kerja terkena PHK, berdasar data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Menilai hal tersebut, Presiden Jokowi mendorong agar program Kartu Pra Kerja dapat diprioritaskan terhadap mereka.
Hal itu diutarakan saat membuka rapat terbatas mengenai mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, melalui daring, 30 April 2020.
"Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja," kata Jokowi.
Jokowi mengamini, slot Kartu Pra Kerja tahun ini terbatas untuk 5,6 juta orang, sehingga dia meminta agar korban PHK diberikan prioritas.
"Sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi, dan saya minta ini tetap diteruskan," jelas Jokowi.
