Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, negara lebih banyak diwarnai dengan kegaduhan dan kegagapan.
Kegaduhan tersebut, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta muncul di saat menteri membuat sebuah kebijakan.
Advertisement
"Para menteri pandai bikin gaduh, ada Menag yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian sertifikasi penceramah. Kemudian Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung, Pak Menkumham yang buat pernyataan kaitkan kejahatan banyak di daerah miskin," katanya dalam keterangan, Selasa (20/10/2020).
Tak hanya itu, Sukamta juga menyoroti kebijakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dinilai kerap membuat pernyataan yang terkesan menyepelakan virus Corona.
"Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara, kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," tambah politikus PKS ini.
Sukamta memandang dengan banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Dia bahkan mengatakan, pemerintah terlihat gagap dan seadanya dalam penanganan di tengah pandemi virus Corona.
"Lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan," ucapnya.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Dinilai Gagal Penuhi Target Pembangunan
Sukamta juga menyebut, satu tahun Jokowi-Ma'ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.
"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp 2.833,14 triliun. Sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp 6.093 triliun. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja," jelasnya.
Sukamta berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi dan segera berbenah.
"Selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor," ujarnya.
Advertisement
