KSPI Minta DPR Lakukan Legislative Review RUU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali melakukan aksi akbar menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Di Jakarta aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI awal November 2020 mendatang

"Nasional akan difokuskan dipusatkan di depan Gedung DPR RI. Secara daerah di 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota akan dipusatkan di kantor-kantor DPRD provinsi. Aksi besar ini akan meluas," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (21/10/2020).

Selain itu KSPI juga akan mengajukan legislative review pada DPR RI agar membatalkan omnibus law. 

Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. DPR dapat mengusulkan UU baru atau revisi UU untuk membatalkan RUU Cipta Kerja.

"Kapan waktunya? Sidang Paripurna pertama setelah dilakukan reses, mungkin diperkirakan awal November. Mudah-mudahan DPR tidak kucing-kucingan lagi, maaf kalau ini keliru bahasanya kucing-kucingan lagi. Nanti kayak kemarin pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, tadinya tanggal 8 Oktober 2020 dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020 dan terjadilah drama sangat memalukan," ujarnya.

Meski akan melakukan aksi akbar, Said Ikbal memastikan aksi akan berlangsung damai. Aksi ini dilakukan secara terukur, terarah dan konstitusional atau fokus pada persoalan UU Cipta Kerja dan tidak anarkis ataumerusak fasilitas umum.

“Kita pastikan ini aksi damai,” tandasnya.

 Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan legislatif review.

"Kita mempersiapkan dan sudah kami kirim surat kepada sembilan Fraksi di DPR RI dengan tembusan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Tentang permohonan buruh termasuk KSPI meminta kepada DPR secara konstitusional agar melakukan legislatif review," kata Said Iqbal.

Menurutnya, langkah tersebut sudah sesuai dengan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislatif review.

UUD 1945 pasal 22A yang kemudian melegitimasi mendelegasikan ke dalam UU PPP Nomor 15 Tahun 2015 memungkinkan legislative review. Termasuk dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review.

Atas hal itu lah, Said meminta kepada seluruh Fraksi di DPR tidak mendiamkan aspirasi masyarakat dengan membuang suara penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, ke Makamah Konstitusi (MK). Terkhusus kepada kedua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS yang memutuskan menolak undang undang tersebut.

"Khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review," katanya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: