Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjabarkan bahwa kapasitas terpasang sumber energi di Indonesia mencapai 73 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, porsi energi baru terbarukan (EBT) masih sangat kecil.
"Saat ini kalau dilihat total kapasitas sumber energi kita berada pada 73 gigawatt," kata Arifin dalam Webinar Potret Energi Indonesia di acara Tempo Energy Day 2020, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Advertisement
Dia merincikan, sumber energi terbesar dari batu bara dengan porsi mencapai 35 persen. Disusul kemudian sumber energi dari minyak bumi yang mencapai 34,4 persen dan kemudian gas bumi sebesar 19,5 persen.
Sedangkan dari energi baru terbarukan (EBT) sendiri masih sangat kecil yaitu baru sebesar 10,8 persen.
Arifin pun menargetkan pada 2025 Indonesia harus bisa menciptakan sumber energi 135 GW. Untuk porsi EBT sendiri bisa mencapai 23 persen.
"Jika kita berorientasi untuk menciptakan energi 135 juta megawatt, di antaranya EBT ini akan mencapai bauran 23 persen," kata Arifin.
Pada tahun 2050, kebutuhan energi Indonesia pun kembali meningkat. Setidaknya 30 tahun mendatang kebutuhan energinya mencapai 440 GW.
Jika EBT sudah bisa dikembangkan sejak dini, maka di tahun 2050 kebutuhan EBT yang harus dihasilkan sebanyak 140 GW. "Peran (EBT) ini akan ada di kisaran 31 persen atau 140 juta GW yang memanfaatkan EBT," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
2 Program Menteri ESDM Dongrak Penggunakan EBT
Sebelumnya, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan akan dipercepat dengan menciptakan pasar baru EBT. Salah satunya melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).
Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar dan terdepan (3T).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan untuk mempercepat pemanfaatan EBT, selain akan menerbitkan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT PLN (Persero), pemerintah juga menciptakan pasar baru.
"Caranya melalui program renewable energy base industry development dan renewable energy base on economic development yang bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan EBT di kawasan industri dan Kawasan ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan 3T Indonesia, yaitu terpencil, terluar dan terdepan," ujar Arifin dikutip dari laman resminya, Minggu (11/10/2020).
Arifin mengatakan, Indonesia sudah saatnya mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sesuai kesepakatan Protokol Kyoto Tahun 1997 dimana komunitas internasional bertekad akan mengurangi emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca.
"Di tingkat global, negara-negara dunia telah berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan disepakatinya Kyoto Protokol di tahun 1997. Komunitas internasional bertekad untuk mengurangi emisi karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya, termasuk pengurangan emisi dari sektor energi sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk diantaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan," lanjut Arifin.
Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, Pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota, pemanfaatan biomasa dan sampah sebagai bahan baku pada cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting, pelaksanaan mandatori B30, serta program pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.
"Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Untuk mengurangi resiko eksplorasi oleh para pengembang, Pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling, kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," jelas Arifin.
Advertisement
EBT Sangat Diperlukan
Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Harris, mengatakan transisi dari energi berbasis fosil ke EBT diperlukan karena ramah lingkungan. Kunci untuk pemanfaatan EBT yang optimal adalah harga yang lebih kompetitif.
"Saat ini, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian energi listrik energi terbarukan. Dalam Perpres ini akan mengatur harga EBT yang didasarkan kepada aspek keekonomian dari teknologi EBT itu dan juga berdasarkan lokasi energi terbarukan itu akan dibangun, harganya akan berbeda dan harga yang sudah dimasukan dalam rancangan Perpres ini lebih menarik untuk memberikan daya tarik kepada pelaku bisnis untuk datang berinvestasi ke Indonesia," imbuh Harris.
Nantinya, ada sebelas kementerian dan lembaga yang terlibat dan memberikan peran dalam mendorong pengembangan EBT ini, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan banyak lagi.
