Liputan6.com, Serang - Banten gagap , lantaran belum memliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mitigasi bencana. Padahal Kota Cilegon, berdiri banyak industri berat hingga kimia.
"Harus ada standar penanganan kimia, nah itu belum ada. Jadi ini harus kita lakukan secara terkoordinasi, dengan perusahaan, dengan pemerintah," kata Kepala BPBD Banten, Nana Suryana, Rabu (21/10/2020).
Nana mengatakan, standar penanganan bencana kimia harus ada. Namun sudah 20 tahun Banten menjadi provinsi, SOP itu belum juga ada.
Baca Juga
Advertisement
"Tentunya terkait dengan penanganan lingkungan, limbah, itu dengan OPD teknis terkait. Untuk antisipasi bencana, tentu kita dalam rencana penanganan bencana itu harus ada," katanya.
Nana beralasan mahalnya peralatan membuat mitigasi dan SOP penanganan bencana belum bisa dilakukan.
Padahal, bencana tidak tahun kapan terjadinya. Seperti tsunami senyap Selat Sunda, akibat letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) pada 2018 silam. Beruntung kala itu, tsunami Selat Sunda tidak membuat kerusakan berarti di pesisir Kota Cilegon, yang banyak berdiri industri.
"Karena memang itu agak mahal, peralatan standarnya. Jika terjadi bencana kimia seperti apa, bungkernya harus di bawah tanah. Potensi itu ada dikita," jelasnya.
Perlu diketahui pada Oktober 2019, Kepala Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup, Herman Hermawan, pernah mengatakan 80 persen industri kimia nasional ada di Kota . Kemudian, adanya ancaman tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa, sesuai penelitian dari tim pakar UGM.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
