Liputan6.com, Jakarta - Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer atau Noel menilai, sudah waktunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Harus ada penyegaran agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Menteri menteri itu gagal mengeksekusi kebijakan pro rakyat dan nawacita Jokowi," ujar Noel dari keterangannya, Kamis (22/10/2020).
Advertisement
Dia mengatakan, mempertahankan sejumlah menteri yang menjadi beban negatif di pemerintahan justru akan membuat citra Jokowi terpuruk.
Kendati begitu, Noel tak membeberkan nama-nama menteri yang layak dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.
"Tunggu tanggal mainnya. Kita akan merilis nama2 menteri itu secepatnya," ungkap Aktivis 98 itu.
Noel meyakini, reshuffle kabinet akan mengembalikan kepercayaaan masyarakat kepada Jokowi. Dia juga menyebut Jokowi kini memerlukan sosok menteri yang bekerja extraordinary di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
"Sekarang ini ada menteri yang sudah tak bersemangat kerja, kebingungan mau melakukan apa atau bahkan ketakutan kena Covid. Jadi harus diganti segera," kata Noel.
Selain itu, dia menuturkan bahwa yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah menteri yang mengerjakan kebijakan Presiden dengan baik. Bukan menteri yang hanya berorientasi kepada bisnis.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Tegur Menteri
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi menegur jajaran menterinya karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja. Seperti diketahui, pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek," jelas Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).
Jokowi juga pernah menegur para komunikasi publik para menterinya secara terbuka dalam rapat terbatas. Dia mengingatkan para menteri untuk menjelaskan secara jelas soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Jokowi tak ingin informasi soal vaksinasi dipelintir dan berujung unjuk rasa penolakan.
"Dijelasin betul, harus detil. Jangan sampai nanti, dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarkaat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," tutur Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin 19 Oktober 2020.
"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kaya undang-undang cipta kerja," sambung dia.
Advertisement
