Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 disebabkan pemerintah daerah sengaja memarkir dana di bank.
"Belanja gabungan provinsi dan kabupaten dan kota tinggal 2,5 bulan tapi baru 51,83 persen di bawah rata-rata nasional. Provinsi 54,93 persen dari 34 provinsi. Kabupaten dan kota hanya 50,60 persen. Ini berarti uangnya kemana kalo tidak dibelanjakan? Dalam data keuangannya, ternyata ada yang disimpan di bank sebanyak Rp 278 triliun," kata dia, Kamis (22/10/2020).
Advertisement
Mantan Kapolri itu merinci, untuk dana milik gabungan provinsi di bank ada sebesar Rp 76,78 triliun. Adapun dana diparkir dalam bentuk deposito. Sementara dana milik kabupaten dan kota yang di bank sebanyak Rp 167,13 triliun. Serupa dengan provinsi, dana milik kabupaten/kota juga disimpan dlama bentuk deposito.
"Ini disimpan untuk dapat bunganya. Tidak diedarkan ke masyarakat. Mungkin diedarnya oleh bank, bank terfiliasi dengan pengusaha tertentu yang mampu. Saya tidak tahu apakah ada pengusaha kecil yang diberikan prioritas," kerasnya.
Alhasil, sambung Tito, tingginya dana yang diendapkan Pemda dalam bentuk deposito itu mengakibatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di daerah menjadi tidak maksimal. Menyusul tidak cukupnya pembiayaan untuk menunjang berbagai program peperangan melawan Corona.
"Mendepositokan itu program tidak di dikte oleh pemerintah. Tapi oleh pengusaha yang dapat program itu. Ini bisa tidak sinkron dengan program pemerintah pusat," terang Tito Karnavian.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Segera Realisasikan
Oleh karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk segera aktif merealisasikan belanja daerahnya untuk membiayai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Apabila serapan masih rendah dia mengancam Kemendagri akan mengambil langkah tegas.
"Saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang lebih dua bulan ini dari kami sebagai pembina pengawas kami akan melakukan evaluasi mingguan, mana saja daerah yang belanjanya rendah kita akan dorong. Kalau memang susah didorong terpaksa Irjen kemendagri akan turun untuk mengecek kemana dana ini, kenapa ngga turun, kenapa realisasinya rendah sekali," tutupnya.
Advertisement
