Pemprov DKI Akan Segera Evaluasi Tiang Monorel

Dia menilai, banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, salah satunya BUMN, membuat pembongkarannya tidak mudah.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 24 Okt 2020, 08:41 WIB
Sejumlah kendaraan melaju di antara tiang beton proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (4/9). Pada tahap pertama, ERP atau jalan berbayar akan berlaku di Sudirman dan Jalan HR. Rasuna Said pada Maret 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Nasib tiang monorel di Jakarta kembali dipertanyakan DPRD DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Memang monorel ini sudah 6 gubernur dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, kemudian sekarang Pak Anies. Dari setiap gubernur terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kita akan menyikapi secara baik," kata Ariza, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Dia menilai, banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, salah satunya BUMN, membuat pembongkarannya tidak mudah.

"Memang ini tidak mudah, karena dulu ada keterlibatan BUMN Adi Karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta Monorel. Kemudian juga sempat dibuat, tiang pancangnya dulu diresmikan atas nama Ibu Mega dan Pak Jokowi," ucapnya.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Carikan Solusi Tiang Monorel

Meski demikian, Ariza menyebut DKI akan mencarikan solusi terbaik terkait nasib tiang-tiang itu ke depan.

“Harus ada keputusan yang harus adil dan apakah nanti diputuskan dicabut atau dimanfaatkan semaksimal mungkin, nanti Pak Anies mengundang seluruh jajaran terkait, kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Yang terbaik seperti apa, tentu yang memberi kontribusi bagi semua, dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya, dan tentu dari segi pembiayaan," ucapnya.

“Kita juga harus mendengarkan masukan-masukan siapa saja. Tentu DPRD juga punya hak dan kewenangan memberikan masukan,” ia menandaskan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya