Liputan6.com, Kuala Lumpur - Raja Malaysia Al Sultan-Abdullah pada Minggu, 25 Oktober menolak proposal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin agar keadaan darurat diberlakukan karena krisis virus corona.
"Raja yakin pemerintah telah menangani pandemi dengan baik dan mampu terus mengelola krisis di bawah Muhyiddin," kata istana dalam sebuah pernyataan, demikian dikutip dari laman Bangkok Post, Senin (26/10/2020).
Muhyiddin telah membuat permintaan itu pada Jumat, menyusul kebangkitan kasus virus corona dan di tengah perebutan kekuasaan untuk jabatan perdana menteri.
Baca Juga
Advertisement
Aturan darurat akan mencakup penangguhan parlemen, kata sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut, langkah yang dikecam para kritikus sebagai upaya perdana menteri untuk tetap berkuasa di tengah tantangan kepemimpinan.
Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat pada Maret dengan mayoritas dua kursi di parlemen.
Ketidakpastian semakin dalam setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan bulan lalu dia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Proposal perdana menteri datang ketika Malaysia menghadapi kebangkitan Corona COVID-19, ekonomi yang dilanda pandemi dan keraguan atas kemampuannya untuk mengeluarkan anggaran untuk tahun 2021.
Pertemuan Raja Al-Sultan Abdullah dengan bangsawan senior lainnya, yang disebut Dewan Penguasa, dimulai sekitar pukul 06.30 GMT di istana nasional.
Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.
Dewan Penguasa dapat mempertimbangkan masalah-masalah kebijakan nasional dan memiliki kekuasaan untuk tidak memberikan persetujuan dari hukum mana pun.
Keadaan darurat akan memberikan kekuasaan ekstra kepada perdana menteri Malaysia, yang kemudian dapat memperkenalkan aturan dan menyetujui pengeluaran tanpa proses parlementer yang biasa.
Saksikan Video Berikut Ini:
Berdampak Pada Ekonomi
Beberapa pemimpin politik dari oposisi dan bahkan koalisi yang berkuasa telah menentang usulan darurat tersebut, dengan mengatakan tidak ada pembenaran untuk itu kecuali untuk mencegah keruntuhan pemerintah.
Beberapa anggota parlemen oposisi juga menyarankan pengaturan 'kepercayaan dan pasokan' di bawah sistem Westminster, yang berarti anggota parlemen oposisi memberikan suara mendukung pemerintah pada RUU tertentu.
Laporan media mengatakan proposal darurat Muhyiddin berusaha untuk menghentikan kegiatan politik dan tidak akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya.
"Keadaan darurat dapat memberikan beberapa bentuk stabilitas dalam jangka pendek, terutama terkait dengan implementasi kebijakan," kata Affin Hwang Capital Asset Management dalam catatan penelitiannya.
"Meskipun jika dibiarkan dan berkepanjangan, itu berbahaya bagi proses demokrasi dan pemerintahan negara," katanya, menambahkan pasar ekuitas dan obligasi bisa melihat aksi jual spontan jika keadaan darurat diberlakukan.
Advertisement
