Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta, harga vaksin Covid-19 mandiri dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga terkait harga harus dihitung dan dipersiapkan secara matang.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/10/2020).
Advertisement
"Pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal. Saya minta harganya bisa terjangkau," ujar Jokowi.
Menurut dia, masyarakat harus diberikan penjelasan secara rinci mengenai akses mendapatkan vaksin Covid-19.
"Dipastikan proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," kata Jokowi.
Selain itu, dia juga meminta dijelaskan ke publik, kelompok mana yang mendapat vaksin Covid-19 pertama kali, hingga siapa saja warga yang bayar dan digratiskan.
"Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka dapat prioritas," tukas dia.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Keamanan Diperhatikan
Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan beberapa jenis vaksin Covid-19. Lima diantaranya adalah Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, dan AstraZeneca.
Jokowi meminta menterinya memastikan keamanan vaksin corona dengan memeperhatikan data-data science dan kesehatan. Pasalnya, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah melakukan vaksinasi.
"Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini," tutur dia.
Adapun kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III, sebelum diproduksi secara besar-besaran. Pemerintah awalnya berencana mulai menyuntikkan vaksin pada November 2020. Namun, kemungkinan rencana tersebut gagal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan vaksin ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan belum mendapatkan izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Advertisement
