Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menyiapkan strategi komunikasi soal pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Erick dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Ini penting sekali, strategi komunikasi publik disiapkan dengan baik dan saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini, dibantu Kominfo," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (26/10/2020).
Advertisement
Dia meminta jajaran menteri menjelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin Covid-19 dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi. Hal ini untuk mencegah munculnya berita hoaks terkait vaksin corona.
"Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," ucapnya.
Dalam hal ini, Jokowi ingin masyarakat diberikan penjelasan secara rinci mengenai akses mendapatkan vaksin. Kemudian, kelompok mana saja yang diprioritaskan mendapat vaksin dan alasannya. Selain itu, distribusi vaksin di mana ada masyarakat yang harus bayar dan digratiskan.
"Dipastikan proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," kata dia.
"Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka dapat prioritas," sambung Jokowi.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
5 Vaksin Covid-19
Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan beberapa jenis vaksin Covid-19. Lima di antaranya adalah Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, dan AstraZeneca.
Adapun kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III, sebelum diproduksi secara besar-besaran. Pemerintah awalnya berencana mulai menyuntikkan vaksin pada November 2020. Namun, kemungkinan rencana tersebut gagal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan vaksin ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan belum mendapatkan izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Advertisement
