Liputan6.com, Tokyo - Jepang tidak akan bergabung ke perjanjian PBB untuk melarang senjata nuklir. Meskipun pemerintah Jepang mengaku tak setuju dengan nuklir.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, menjelaskan bahwa situasi keamanan di sekitar Jepang masih sulit.
Baca Juga
Advertisement
"Jepang sepemikiran dengan tujuan perjanjian ini, yakni pelucutan senjata-senjata nuklir... tetapi kita berbeda terkait bagaimana cara mengatasi isu ini," ujarnya seperti dikutip dari Kyodo, Selasa (27/10/2020).
"Kami tidak akan menjadi penandatangannya," tegasnya.
Jepang pernah menjadi target serangan nuklir Amerika Serikat pada 1945 di Hiroshima. Namun, Jepang kini adalah sekutu dekat AS dalam bidang keamanan.
Jepang bergantung pada kekuatan nuklir AS untuk melindungi diri dari misil Korea Utara.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Apa Kata Korban Bom Hiroshima?
Survivor bom Hiroshima-Nagasaki pada 1945 menuntut agar Jepang bergabung dalam perjanjian itu. Kelompok anti-nuklir turut memberi dorongan yang sama.
Di Nagasaki, ada jam digital di depan balai kota untuk menghitung mundur penerapan perjanjian PBB tersebut.
"Hanya ada satu jalan yang Nagasaki kerja, dan jalan itu adalah yang mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir," ujar Wali Kota Nagasaki, Tomihisa Taue.
Seorang lansia berusia 76 tahun, Kunihiko Sakuma, yang memimpin grup survivor bom atom memilih percaya diri bahwa dunia akan membasmi bom atom.
"Kami tidak akan menyerah," ujarnya.
Advertisement
Indonesia Mendukung
Pemerintah Jepang enggan menyatakan apakah Jepang akan terlibat sebagai observer (pemantau) dari perjanjian ini. Ia mengaku pemerintah masih harus "mempertimbangkannya berdasarkan posisi Jepang."
Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung perjanjian ini. Negara lain yang mendukung adalah Irlandia, Austria, dan Brasil.
Hingga kini, belum ada negara pemilik senjata nuklir yang tertarik bergabung dengan perjanjian ini. Totalnya ada 122 negara dan wilayah mendukung perjanjian anti-senjata nuklir PBB.
