Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sebuah sistem pengarsipan digital yang dibuat untuk mencegah tindak penyimpangan dari aparatur negara, termasuk peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Advertisement
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kata sambutannya menyampaikan, SPBE merupakan satu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu pada satu instansi.
"Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja teknologi informasi dan komunikasi. SPBE dapat disebut juga sebagai e-government, yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam layanan yang dilakukan pemerintah," ujarnya, Selasa (27/10/2020).
Pada penjelasannya, ia coba membandingkan SPBE dengan tugas malaikat Raqib dan Atid, yang punya sistem pengarsipan handal dan detil terkait amal baik-buruk manusia. Mahfud menilai, SPBE memiliki fungsi serupa dalam merekam setiap kebaikan dan dosa yang dilakukan pemerintah.
"Kalau orang Islam dalam Al Qur'an itu ada cerita, tidak ada satu perkataan pun, perbuatan apapun, langkah apapun yang tidak dicatat dengan sistem kearsipan yang baik oleh malaikat Raqib dan Atid," ungkap dia.
"Gimana catatnya? Arsipnya dimana? Arsip miliaran manusia setiap orang, setiap detik dicatat. Saya enggak bayangkan itu, kira-kira dongeng kata kita (zaman dahulu). Tetapi di era komputer, kerja malaikat roqib dan atid itu terkonfirmasi bisa. Catatan apapun bisa disentuh, sebentar Anda tahu," sambun Mahfud MD.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jujur dan Terbuka
Oleh karena itu, ia mengingatkan, pemerintah ke depan tidak bisa menghindari dari cara kerja yang jujur dan terbuka. Sebab, sistem kearsipan digital akan dengan cepat dan mudah bisa membuka segala kebohongan yang disembunyikan.
"Kalau birokrasinya lelet, biar dia cari di komputer aja. Nanti siapa pegawai yang ndak bener kerjanya nanti kan akan ketahuan. Semuanya serba digital. Oleh karena itu, e-government jadi sesuatu yang tidak terhindarkan," pungkas Mahfud.
Advertisement
