Serikat Pekerja PLN Dukung Budaya AKHLAK Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mendukung perubahan budaya AKHLAK yang dicanangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, karena dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali mengatakan, perubahan budaya Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) yang dicanangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir direspon secara positif oleh SP PLN.

Perubahan budaya perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan produktivitas pegawai, sehingga diharapkan pendapatan perusahaan akan meningkat.

"Nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan insan PLN," kata Abrar, di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

SP PLN juga mengingatkan setiap hal yang sudah direncanakan tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus, sebagai contoh adalah dampak dari Penyebaran Wabah Virus Covid-19 yang berakibat pada turunnya penjualan tenaga listrik oleh PLN.

Pada Semester I 2020 PLN masih mencatat laba sebesar Rp 273,059 miliar, tetapi turun 97 persen dibanding semester I tahun 2019 yang mencatat laba sebesar Rp. 7,35 triliun.

"Untuk itu, SP PLN mengajak Direksi PLN untuk bersinergi dalam mengawal setiap permasalahan yang timbul, serta berpotensi sebagai ancaman baik dari dalam maupun luar atas eksistensi PLN dalam menjalankan peran strategisnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik," tuturnya.

Abrar mengungkapkan, terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, SP PLN juga menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pengelolaan sektor ketenagalistrikan di negeri ini.

Namun, berbeda dengan Aksi penolakan yang dilakukan oleh banyak serikat pekerja atau buruh terhadap undang-undang ini, SP PLN lebih menggunakan cara-cara yang lebih effektif dan konstruktif yaitu dengan menempuh langkah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan eleman masyarakat dan serikat pekerja atau buruh lainnya.

Cara ini selaras dengan apa yang disuarakan Presidan Joko Widodo, yang menyarankan kepada para pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menolaknya untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"SP PLN menumpuh langkah hukum Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa PLN merupakan asset strategis bangsa dan object vital nasional," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: