Menaker Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Wagub DKI: Kita Laksanakan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan keputusan pemerintah pusat untuk tidak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. 

"Kita hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya (nilai UMP) seperti tahun lalu. Itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan. Namun apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan," ujar Ariza di Balai Kota, Selasa (27/10/2020).

Ariza menyadari, keputusan tidak menaikkan UMP 2022 cukup berat bagi buruh. Namun, d ia meyakini pemerintah pusat telah mempertimbangkan dengan matang terhadap penundaan kenaikan UMP 2021.

"Tentu pemerintah pusat mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses pertimbangan yang masak, yang cermat. Tapi, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog diskusi," tuturnya.

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan UMP 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.

Saksikan video pilihan di bawah ini: