Liputan6.com, Johanesburg - Mantan menteri pertahanan Afrika Selatan Jenderal Magnus Malan, pada 2 November 1995, didakwa melakukan pembunuhan bernuansa apartheid. Jenderal Malan ditangkap bersama 10 mantan perwira militer senior lainnya.
Mereka didakwa membunuh 13 orang kulit hitam pada tahun 1987 sebagai bagian dari konspirasi untuk menciptakan perang antara Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Partai Kebebasan Zulu Inkhata.
Konspirasi tersebut dikatakan bertujuan untuk merusak ANC dan mempertahankan pemerintahan kulit putih.
Tuduhan itu terkait dengan serangan pada Januari 1987 di rumah Victor Ntuli, seorang aktivis ANC.
Baca Juga
Advertisement
Ntuli tidak ada di rumah tetapi 13 orang, termasuk tujuh anak, tewas di rumah di kotapraja KwaMakhuta, dekat Durban.
Diduga bahwa Jenderal Malan dan para terdakwa lainnya mendukung unit rahasia yang melatih anggota Inkhata yang melakukan penyerangan.
Jenderal Malan, yang menjabat sebagai menteri pertahanan Afrika Selatan dari 1980-1991, adalah pejabat apartheid berpangkat tertinggi sejauh ini yang menghadapi dakwaan atas perannya dalam memerangi penentang aturan kulit putih, demikian seperti dikutip dari BBC On This Day, Minggu (1/11/2020).
Sebelas terdakwa diberikan jaminan dan diperintahkan untuk hadir di pengadilan lagi pada 1 Desember 1995.
Setelah dibebaskan dengan jaminan, Jenderal Malan berkata: "Apa yang terjadi di sini hari ini menyebabkan krisis terbesar yang pernah ada dalam demokrasi Afrika Selatan.
"Saya ingin mengatakan saya moderat, saya seorang demokrat, saya seorang Kristen dan saya sangat bangga karenanya," tambah jenderal itu.
Mantan Partai Nasional yang berkuasa dan kelompok kulit putih sayap kanan lainnya telah menuntut para terdakwa diberikan kekebalan dari penuntutan berdasarkan klausul amnesti dalam konstitusi sementara negara.
Namun, Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela mengatakan dia tidak akan menghentikan penuntutan.
Simak video pilihan berikut:
Dalam konteks
Jumlah akhir yang dituntut naik menjadi 20 - semuanya dibebaskan setelah persidangan pada tahun 1996. Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela mendukung keputusan hakim dan meminta warga Afrika Selatan untuk menghormatinya.
Uji coba raksasa tujuh bulan itu menelan biaya sekitar £ 1,2 juta dan sekali lagi menimbulkan permusuhan antara orang kulit hitam dan kulit putih Afrika Selatan.
Sangat sedikit orang yang diadili atas kejahatan yang dilakukan di era apartheid karena Pemerintah Afrika Selatan memberikan amnesti luas kepada pejabat apartheid dan pejuang anti-apartheid kulit hitam.
Pada tahun 1996, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memulai audiensi.
Komisi tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk mencatat pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi reparasi bagi korban dan amnesti.
Namun, laporan akhir komisi pada tahun 1998 menuai kritik dari semua pihak.
Advertisement
