Liputan6.com, Jakarta - Tiga perusahaan di sektor industri kelapa sawit yaitu Kao, Apical Grup, dan Asian Agri, meluncurkan inisiatif baru di bidang keberlanjutan, dikenal dengan SMallholder Inclusion for Better Livelihood & Empowerement (SMILE) untuk membantu petani swadaya dalam meningkatkan produktivitas, memperoleh sertifikasi internasional, dan mendapatkan premi dari penjualan minyak sawit yang bersertifikat.
Presiden dari Apical Grup, Dato’ Yeo How mengatakan, inisiatif yang akan berlangsung selama 11 tahun ini berupaya untuk membangun rantai pasok yang ramah lingkungan melalui kerja sama dengan petani swadaya yang telah berkontribusi lebih dari 28 persen minyak sawit dari keseluruhan pasar minyak sawit Indonesia.
Advertisement
"SMILE akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan kerangka kerja RSPO dan memastikan ketertelusuran hingga ke perkebunan kelapa sawit untuk membangun rantai pasok yang ramah secara lingkungan dan sosial," kata dia, Rabu (28/10/2020).
Managing Director Asian Agri Kelvin Tio menjelaskan, SMILE berupaya untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan petani swadaya melalui kemitraan dan memperluas lingkup keberhasilan Asian Agri yang telah membangun kemitraan jangka panjang bersama para petani.
"SMILE menyadari tantangan yang dihadapipetani swadaya sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas kebun mereka akibat pengetahuan dan kemampuan teknis yang terbatas,” ungkapnya.
SMILE sendiri akan menawarkan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dengan mengaplikasikan praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan perlindungan sosial serta lingkungan yang lebih baik.
Kemudian, mengurangi penggunaan herbisida dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan yang melalui proses uji coba berdasarkan pada rekam jejak dan kematangan tanaman.
Serta, meningkatkan pendapatan dari perolehan harga premium TBS yang bersertifikat, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dari pengurangan penggunaan bahan kimia.
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan taraf hidup petani swadaya melalui peningkatan produktivitas tanpa deforestasi, tanpa lahan gambut, dan tanpa eksploitasi.
Melalui pelaksanaan SMILE, ketiga perusahaan akan secara rutin melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti LSM, lembaga nirlaba, dan tokoh masyarakat untuk memastikan pelatihan yang kompeten, alokasi peralatan yang memadai, dan penyaluran kebutuhan yang tepat waktu di tingkat kebun dan masyarakat, serta optimalisasi kolaborasi dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan dan dapat dilacak.
"Melalui semangat dan tanggung jawab bersama, kami mengundang lebih banyak perusahaan untuk memperjuangkan standar petani swadaya RSPO yang baru untuk meningkatkan keterlibatan petani dalam agenda keberlanjutan untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan memberikan akses yang lebih luas ke pasar internasional," tutup Chief Operating Officer RSPO, Bakhtiar Talhah.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Lanjutkan Program B30 Demi Industri Kelapa Sawit Nasional
Pemerintah berkomitmen terus mendukung keberlanjutan pelaksanaan program mandatori biodiesel (B30). Hal ini ditunjukkan dengan penyesuaian pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya untuk menyokong keberlanjutan program B30 tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program B30 harus terus dijalankan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga CPO pada level harga minimal USD 600 per ton untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.
“Selain itu juga untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen-nya berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya,” ujar Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Komite Pengarah Badan Pelaksana Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (27/10/2020).
Kemudian, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Yakni dengan mengalokasikan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk 180 ribu hektare (ha) lahan di 2021.
“Target luasan lahan tersebut diikuti kenaikan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan, yaitu Rp 30 juta per ha atau naik Rp 5 juta per ha dari sebelumnya sebesar Rp 25 juta per ha,” ungkap Menko Airlangga.
Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, serta pelaku usaha utama industri kelapa sawit nasional.
Advertisement
