Special Content: Puntung Rokok Kuli Bangunan, Mengapa Hasil Penyidikan Kebakaran Kejagung Dianggap Tak Logis?

Ketika terjadi kebakaran hebat yang di gedung utama Korps Adhyaksa, muncul spekulasi dan dugaan adanya sabotase dalam peristiwa itu. Sebab, insiden kebakaran terjadi tepat saat Kejagung tengah menangani kasus-kasus korupsi besar di Indonesia.

Kasus besar antara lain tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), korupsi proyek bebas buronan Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari, korupsi Danareksa Sekuritas, lalu korupsi import tekstil.

Di tengah sederet spekulasi yang timbul, pihak Kejagung berulangkali menegaskan bahwa semua berkas atau alat bukti kejaksaan soal kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk kasus Jaksa Pinangki, tidak hilang karena kebakaran yang terjadi.

Dalam insiden itu, ruangan Jaksa Pinangki memang ikut terbakar. Ruang Jaksa Agung ST Burhanuddin juga turut hangus terbakar. Sementara lantai enam Gedung Kejagung yang menjadi awal mula insiden ini merupakan bagian kepegawaian dan juga kantor Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Kantor dari Jaksa Agung Muda Intelijen yang berada di lantai tiga dan empat juga hangus dilalap api. Insiden kebakaran itu tidak memakan korban jiwa ataupun korban luka. Tapi, seluruh CCTV yang ada di gedung Kejagung hangus terbakar.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, menepis adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejagung. Kendati demikian, Polri telah membuka semua kemungkinan penyebab kebakaran yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp1,12 triliun itu. Pada akhirnya, dari penyidikan akhirnya muncul kesimpulan adanya unsur kelalaian.

"Kebakaran Kejaksaan Agung karena kelalaian. Kita sudah melakukan penyidikan terhadap semua kemungkinan. Apakah ini dibakar atau tidak. Semua kemungkinan-kemungkinan ini dari pemeriksaan saksi, petunjuk, ahli, maka disimpulkan enggak ada kesengajaan dari mereka untuk melakukan pembakaran," tuturnya.

Pada awalnya, polisi memakai dua pasal sebagai landasan untuk menaikkan status kasus ke penyidikan yakni yang pertama pasal 187 KUHP berbunyi, "barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir terancam penjara maksimal 12 tahun jika perbuatannya menimbulkan bahaya umum bagi barang."

Kemudian yang kedua pasal 188 KUHP, yang menyiratkan adanya kelalaian yakni "barang siapa karena kesalahan (lalai) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam penjara maksimal lima tahun."

Belakangan, polisi hanya memakai pasal 188 KUHP untuk kasus insiden kebakaran gedung utama Kejagung ini. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, menyatakan, para tukang yang bekerja di lantai 6 tetap merokok walaupun ada larangan merokok.

"Karena kelalaiannya merokok di sembarang tempat, membuang puntung di sembarang tempat dengan kondisi ruangan yang ada barang-barang yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan terjadinya proses yang disampaikan oleh ahli tadi," ucap Ferdy Sambo.

Saat Bareskrim Polri mengumumkan kesimpulan dari penyidikan kebakaran gedung Kejagung, warganet khususnya di media sosial Twitter sempat heboh. Tidak sedikit yang mempertanyakan.

Bahkan, tagar rokok dan kejagung sempat menjadi trending topic di Twitter tak lama setelah pengumuman delapan tersangka kasus kebakaran gedung Kejagung. Berbagai respons ditunjukkan warganet, baik lewat meme, komentar, gambar, atau video, untuk menyinggung insiden kebakaran markas Korps Adhyaksa itu.

Beberapa pihak seperti LSM dan pengamat hukum Indonesia juga mengkritisi kesimpulan penyidik tentang kebakaran gedung Kejagung. Malah, klaim puntung rokok sebagai penyebab awal kebakaran dinilai kurang logis.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, menilai wajar jika masyarakat merasa ada kejanggalan dari hasil forensik kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Menurut dia, agak kurang logis jika kebakaran yang begitu dahsyat terjadi karena sebuah puntung rokok.

"Masih ada misteri, masih ada sesuatu yang belum terang-benderang dan ini menjadi tugas penyidik untuk memastikan apa sebetulnya penyebab kebakaran itu, termasuk juga motifnya," kata Suparji kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, "Saya kira kalau apa yang diungkap kemarin, bukan berarti kita prejudice dengan proses hukum yang berjalan, tapi memang rasional kalau kemudian masih ada banyak spekulasi atau pertanyaan dari kebenaran hasil forensik itu. Di sinilah yang harus dibuktikan penyidik."

Menurut Suparji, forensik bukan satu-satunya alat bukti mutlak karena harus didukung alat bukti yang lain supaya memperoleh sebuah kebenaran material. "Kalau sejauh ini yang menjadi tersangka misalnya tukang, mungkin akan tetap menimbulkan pertanyaan dan ini harus dijelaskan kepada khalayak umum secara transparan."

"Logikanya bagaimana jika itu yang dianggap sebagai penyebab kebakaran. Kalau logika yang dibangun tidak logis, maka akan menjadi suatu tantangan bagi penyidik untuk mengusut pihak yang lain. Kalau kebakaran begitu dahsyat karena faktor puntung rokok, faktor seorang pekerja atau buruh, ya agak kurang logis."

Suparji Ahmad percaya, transparansi harus dikedepankan oleh penyidik, sehingga publik atau masyarakat bisa menerima betul penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. "Kalau sampai sekarang ini masih saja menimbulkan berbagai macam ketidakpercayaan, ya itu wajar, karena susah rasionalisasinya."

Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman, juga menyebut bahwa banyak masyarakat tidak percaya dengan penyebab kebakaran hebat gedung Kejagung hanyalah puntung rokok. Oleh karena itu, Boyamin meminta penjelasan lengkap dari kejadian tersebut.

"Puntung rokoknya tuh yang bagaimana bisa jadi kebakaran hebat seperti itu. Maka harus dilakukan rekonstruksi secara lengkap dan terbuka," ujar Boyamin saat dihubungi Liputan6.com.

Dia mengaku telah mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa (27/10/2020) untuk meminta rekonstruksi kasus kebakaran gedung Kejagung dilakukan transparan. Walaupun CCTV di Kejagung semua hangus, Boyamin percaya CCTV yang berada di luar dan menyorot ke area awal kebakaran belum tentu hangus.

"Ukurannya transparan atau tidak, baru bisa nanti. Permintaan saya dikabulkan berarti transparan, kalau tidak dikabulkan rekonstruksi itu, berarti tidak transparan," ucap Boyamin.

"CCTV yang merekam kegiatannya PSM (Pinangki Sirna Malasari) itu kan jadi hilang. Dia ditemui siapa. Misalnya pernah ditemui saksi R. Atau dia menemui siapa orang-orang di situ. Apa ada pejabat yang lain yang ditemui. Dari itu kan bisa terbuka kalau ada CCTV-nya. Kalau hilang kan menjadi terputus (informasinya)."

Boyamin meminta rekonstruksi kasus kebakaran Kejagung bersifat terbuka. Dia juga berharap Bareskrim Polri tidak buru-buru menyimpulkan sebelum seluruh proses hukumnya rampung.

"Ini kan, penegak hukum itu kan kadang-kadang memang istilahnya ngambil yang paling gampang. Nah, nanti kalau didalami dan pendalaman baru pada proses-proses berikutnya. Kaya KPK kan, makan bubur dari pinggirnya, begitu kan."

Dia juga mempertanyakan pernyataan Polri yang sempat menggunakan pasal 187 dan 188 KUHP, yakni sengaja dan lalai, tapi kemudian cuma memakainya pasal 188 KUHP saja untuk menjerat para tersangka.

"Kalau memang tersangkanya tukang-tukang itu ya mungkin memang bisa jadi lalai dan ceroboh. Tapi, sambil melihat perkembangannya kaya apa nanti. Bisa aja nanti dari situ berkembang, misalnya; membuang rokoknya itu sengaja atau memang ceroboh, kan bisa dilihat itu dalam perkembangannya."

Sayangnya, Bareskrim Polri bersikeras menolak menggelar rekonstruksi terbuka kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono, menegaskan, proses rekonstruksi terbuka dikhawatirkan bisa merusak kondisi awal tempat kejadian perkara (TKP).

Bareskrim Polri sudah enam kali melakukan proses rekonstruksi kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung tanpa diliput awak media. Mereka menyatakan telah profesional dan sesuai prosedur ketika menangani kasus tersebut.