Kalahkan Thailand, Indonesia Bakal Jadi Eksportir Nomor 1 AS

Indonesia punya banyak peluang emas setelah menerima perpanjangan preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 02 Nov 2020, 21:17 WIB
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Muhammad Lutfi, menilai Indonesia punya banyak peluang emas setelah menerima perpanjangan preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat.

Pertama, ia menyebutkan, bersamaan ketika Indonesia mendapat perpanjangan fasilitas tarif perdagangan tersebut, Thailand yang selama ini jadi eksportir nomor 1 Negeri Paman Sam dari kawasan Asia Tenggara, justru kehilangan 804 pos tarifnya.

Itu setara USD 2,4 miliar, atau 50 persen daripada fasilitas yang Negeri Gajah Putih nikmati selama ini.

"Jadi mustinya setelah ini, Indonesia akan menjadi nomor satu, karena Indonesia nomor dua setelah Thailand, dan Thailand sekarang dipotong fasilitas GSP-nya," kata Lutfi dalam sesi teleconference, Senin (2/11/2020).

Selain Thailand, Lutfi melihat Turki dan India juga mendapat potongan GSP. Jika melihat peluang daripada ketiga negara tersebut, maka itu adalah ekspor berupa produk suku cadang otomotif, panel elektronik, hingga produk porselen, perhiasan, dan produk konsumsi dari buah.

Di sisi lain, Vietnam baru-baru ini juga telah mendapatkan tuduhan dari Amerika Serikat berupa manipulasi foreign exchange. Kemudian Vietnam juga dianggap melakukan ilegal timber atau pengenaan kayu ilegal untuk produk furniture-nya.

"Jadi saya bisa melihat, dalam 1-2 tahun mendatang furniture akan tumbuh hebat sekali. Ini karena pesaing utama kita di Asean, Vietnam, dituduh melakukan ilegal manipulation dari kayu yang ilegal," ujar Lutfi.

Memanfaatkan situasi ini, ia mengatakan, Pemerintah RI akan mengerahkan upaya agar pelaku UKM di Tanah Air untuk menikmati fasilitas GSP ini. Khususnya bagi produsen yang bergerak di bidang kerajinan tangan (handmade), pintu kayu, hingga perhiasan.

"Jadi kalau hari ini kita mendapatkan USD 2,6 miliar ekspor kita menggunakan fasilitas GSP, pada waktu 3-4 tahun kemudian kita menargetkan at least pertumbuhannya menjadi USD 7,1 miliar, atau naik kira-kira 300 persen dari hari ini," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Usai Perpanjangan GSP, Indonesia Targetkan Ekspor USD 60 Miliar ke AS di 2024

Aktivitas bongkar muat kontainer di dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/8/2020). Menurut BPS, pandemi COVID-19 mengkibatkan ekspor barang dan jasa kuartal II/2020 kontraksi 11,66 persen secara yoy dibandingkan kuartal II/2019 sebesar -1,73. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

 Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memperpanjang preferensi tarif Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia pada 30 Oktober 2020.

Kebijakan ini diproyeksikan akan menggenjot arus perdagangan dua arah kedua negara, sekaligus berdampak pada kerjasama di bidang investasi.

Duta Besar RI untuk AS Muhammad Lutfi mengatakan, Pemerintah Indonesia juga memproyeksikan status GSP dapat dinaikan menjadi Limited Trade Deal (LTD). Ini agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga USD 60 miliar pada 2024.

"Ini merupakan bagian utama kita untuk bisa masuk ke pintu masuk ke dalam Limited Trade Deal. Jadi hanya ada Amerika Serikat negara satu-satunya di dunia yang bisa mengadakan Limited Trade Deal," jelas Lutfi dalam sesi teleconference, Senin (2/11/2020).

Sebagai perbandingan, Lutfi memaparkan, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam pada 2019 lalu dengan fasilitas GSP nilainya mencapai USS 2,61 miliar. Itu setara 13,1 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia ke AS yang berjumlah USD 20,1 miliar.

Sementara untuk periode Januari-Agustus 2020, nilainya berjumlah USD 1,87 miliar, atau naik 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lutfi menjelaskan, fasilitas LTD ini sederhananya adalah skema yang bisa membebaskan pajak secara permanen bagi negara yang sudah ada di dalam kerjasama GSP. Guna mendapat fasilitas lanjutan tersebut, Pemerintah RI menyusun road plan dengan memfokuskan lada skema 5+7+5.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya