Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Juliari P. Batubara menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB), sejalan dengan telah berjalannya program tersebut 100% dan tepat waktu. Penyaluran BSB tuntas untuk seluruh wilayah di Indonesia per 31 Oktober 2020 dengan total 450.000 ton beras.
Penutupan program ditandai dengan pelepasan spanduk paket beras pengiriman terakhir dari Gudang Bulog Kaliwungu, Kabupaten Kendal, hari ini.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari menyapa masyarakat Kendal dan Jawa Tengah secara umum. Mensos meyampaikan salam Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Kendal dan Jawa Tengah.
"Salam Bapak Presiden kepada bapak ibu semua. Program BSB ini merupakan bagian kebijakan Bapak Presiden untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Presiden berpesan agar selama pandemi tidak ada masyarakaat yang kelaparan. Saya datang untuk mastikan program ini bermanfaat untuk bapak/ibu," kata Mensos Juliari (3/11).
Selanjutnya ia menyatakan, BSB merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam menanggulangi dampak pandemi.
"Sasarannya adalah 10 juta KPM PKH seluruh Indonesia berupa beras medium dari Bulog," katanya.
Melalui BSB, setiap KPM PKH mendapatkan 15 kg beras medium dari Bulog setiap bulan selama tiga bulan (Agustus-Oktober 2020) dengan anggaran Rp4,5 triliun.
"Dengan bantuan ini, diharapkan KPM PKH yang sejatinya juga masyarakat dengan pendapatan rendah, bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi," Mensos Ari menambahkan.
Dengan Program BSB pula ada manfaat lain. Yakni beban pengeluaran keluarga KPM PKH di masa pandemi bisa dikurangi. “Jadi program dampak positifnya langsung terasa oleh KPM,” katanya.
Tidak hanya itu, BSB juga membawa efek ikutan yang luas. Secara tidak langsung, kata Mensos Juliari, BSB membuka pasar bagi petani untuk menjual berasnya ke Bulog sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat.
Lebih dari itu efek domino dari program ini dirasakan juga antara lain oleh para pekerja/kuli bongkar muat, tukang ojek, usaha penyewaan perahu, mobil/truk, pekerja dan pengusaha angkutan barang.
"Jadi BSB juga efektif menggerakkan perekonomian," katanya.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan sasaran penerima BSB sangat besar. Penerima BSB di Jawa Tengah total mencapai 1.560.744 KPM dengan total beras sebesar 70.233.480 Kg. Untuk penerima BSB di Kab. Kendal sebanyak 39.719 KPM atau beras sebanyak 1.787.355 Kg. Adapun di Kab. Semarang sejumlah 28.730 KPM menerima BSB atau sebanyak 1.292.850 Kg.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan BSB ini. Kepada Perum Bulog, pemerintah daerah, transporter, para pendamping dan semua pihak yang telah membantu," katanya.
Untuk penanganan dampak Covid-19, Kemensos melaksanan program Jaring Pangaman Sosial dengan penyaluran Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.
Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 Juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp43,1 trilliun.
Kemudian Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19. Penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.
Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun.
Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi.
Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp4,5 triliun.
(*)
