Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tengah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. Hal itu terkait rencana pengonversian seluruh kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar termasuk untuk gubernur dan wakil gubernur pada awal 2021.
Baca Juga
Advertisement
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi (mobil listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik," kata dia usai meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) yang berlokasi di Area Parkir Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/11/2020).
Peresmian SPKLU atau stasiun charging kendaraan listrik ini bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-75.
"Jadi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi ASN), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah," ucap Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Adapun konversi penggunaan kendaraan listrik dinas ini ditujukan sebagai inisiasi awal untuk program kendaraan bermotor listrik dengan bahan bakar non-fosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Dalam agenda tersebut, Emil bersama Direksi PLN, pimpinan perusahaan otomotif, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar turut mencoba mobil dan motor listrik, termasuk cara pengisian dayanya.
"Tidak ada bedanya (dengan non-listrik), yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja," tutur Emil.
Ia menjelaskan, instrumen infrastruktur pengisian daya bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa mengisi daya di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
"Tapi apa pun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelamatkan lingkungan dan mencegah kebencanaan (dengan kendaraan listrik)," kata Emil.
Sementara, untuk ketersediaan mobil listrik, Emil berujar bahwa rencananya Pemda Provinsi Jabar akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ionic. "Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah," ucapnya.
Emil menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp600-700 juta. Harga tersebut termasuk harga standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik pun bisa menghemat biaya bensin.
Selain pabrikan, mobil karya anak bangsa juga ditampilkan dalam agenda Hari Listrik Nasional ke-75 ini. Mobil listrik karya Institut Teknologi Nasional (Itenas) merupakan yang pertama di Jabar dan diharapkan mampu menunjang target jumlah kendaraan listrik di Jabar pada masa mendatang.
"Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp250 sampai Rp270 ribu, tapi dengan ngecas (listrik) hanya Rp 50ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas (listrik) ini menghemat (anggaran)," kata Emil.
