Liputan6.com, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) selama lima tahun mengoperasikan kapal tol laut, telah mendistribusikan muatan tol laut sebanyak 22.497 TEUs ke wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).
Direktur Usaha Angkutan Barang PT Pelni Masrul Khalimi merinci, muatan tahun pertama atau pada 2015, kapal tol laut Pelni tercatat hanya membawa muatan sebanyak 99 TEUs. Tapi kepercayaan masyarakat terus tumbuh dari tahun ke tahun untuk memanfaatkan kapal tol laut.
Advertisement
“Tahun 2020 ini, total muatan tol laut sebesar 6.637 TEUs, terdiri atas 4.401 TEUs muatan berangkat dan 2.236 TEUs untuk muatan balik,” kata Masrul, Rabu (4/11/2020).
Sejak diluncurkan penugasan Program Tol Laut sejak diluncurkan pada 4 November 2015, khusus untuk tahun ini, bukti keberhasilan peran kapal tol laut dalam menumbuhkan perekonomian di wilayah 3TP, ditunjukan salah satunya pada Kabupaten Pulau Morotai yang dilayani dua kapal tol laut, KM Logistik Nusantara atau Lognus 3 dan KM Lognus 6.
“Morotai sudah masuk dalam trayek tol laut sejak 2017. Tapi mulai September 2020 kemarin, Pemerintah setempat meminta satu tambahan kapal tol laut karena muatan balik yang tidak terangkut hanya dengan satu kapal,” jelasnya.
Penambahan kapal tol laut di Morotai membuktikan terjadi peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Selain merangsang iklim usaha lokal, jadwal kapal tol laut secara regular juga berperan besar dalam menurunkan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Morotai.
Sebagaimana diatur dalam Perpres 71/2015, muatan yang diperbolehkan diangkut dengan kapal tol laut terdiri atas kategori kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, kedelai, cabai, dan bawang merah.
Lalu kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu); kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam, telur, ikan segar); barang penting (benih, pupuk, gas elpiji 3kg, triplek, semen, besi baja, baja ringan) dan barang lainnya (air mineral, bawang putih, garam, obat-obatan dan lain sebagainya).
“Pada tahap awal program tol laut diluncurkan, PT Pelni menjadi satu-satunya operator tol laut. Namun, seiring dengan perkembangan program tol laut, terdapat beberapa operator selain PT Pelni, yaitu BUMN lainnya serta perusahaan pelayaran swasta,” katanya.
Awal pelaksanaan program Tol Laut, PT Pelni mendapatkan tiga trayek yaitu T-1 (KM Caraka Jaya Niaga III-22), T-2 (KM Caraka Jaya Niaga III-32) dan T-3 (KM Caraka Jaya Niaga III-4).
Kemudian terdapat penambahan trayek setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 sebanyak enam trayek, tahun 2017 dan 2018 sebanyak tujuh trayek, dan tahun 2019 menerima tiga trayek hub dan sepuluh trayek feeder.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tol Laut Mampu Turunkan Biaya Logistik hingga 25 Persen
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara atau KCN Widodo Setiadi menilai program tol laut yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan biaya logistik hingga 25 persen.
Alasannya, lanjut Widodo, selama ini banyak orang mengandalkan angkutan darat untuk logisitik. Padahal jelas dia, angkutan darat mulai dari infrastruktur hingga muatan sangat terbatas.
Sehingga, angkutan laut untuk sebut dia bisa menjadi pilihan alternatif, terlebih lagi negara Indonesia kebanyakan kepulauan.
"Contoh kalau truk itu sebesar-besarnya berapa ton paling 45 ton itu pun jalannya rusak. Jadi potensi yang terbesar itu dari laut, laut pakai kapal mau ukuran berapa 10.000 ton, 3.000 ton, bahkan 50 ribu ton, atau super tanker minyak 300 ribu ton. Selama infrastrukturnya memadai, kalau engga kapal juga engga bisa sandar," ujar Widodo saat dihubungi, Jumat (2/10/2020).
Menurut Widodo, adanya tol laut juga momentum memperbaiki infrastruktur dan menghadirkan investasi. Dengan adanya tol laut, mau tak mau pelabuhan di daerah pelosok dikembangkan sehingga bisa menyandarkan kapal yang bermuatan besar.
Selain itu, tutur dia, dengan biaya logistik yang murah bakal membuat investor tertarik berinvestasi di Indonesia.
"Apalagi ada pandemi covid, kalau bicara ekonomi logistiknya harus jalan, Engga mungkin jalan kalau engga ada infrastrukturnya. Dan engga mungkin swasta bangun harus pemerintah dulu, baru turunannya pengusaha, BUMN, swasta," urai dia.
Dalam hal ini, Widodo menambahkan, KCN juga mengambil peran dalam program tol laut ini. Sebab, dengan adanya dermaga yang dikelola KCN, proses bongkar muatan barang curah bisa dikerjakan oleh KCN.
"Kalau dari Kemenhub, tugasnya KCN kan mendukung pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok itu kan internasional itu tak boleh dua jenis barang untuk kegiatan. Contoh Tanjung priok dikhususkan barang kontainer tak boleh barang curah, nah barang curahnya di KCN," tukas dia.
Diketahui, KCN sedang melakukan pembangunan dermaga atau Pier 2 dan Pier 3 Pelabuhan Marunda. Jika Pier 1, 2, dan 3 rampung dibangun, maka KCN bisa melakukan dwelling time di Tanjung Priok dari 6 hari menjadi 2,8 hari. Secara tahunan, pelabuhan yang dikelola KCN, bisa menampung kapasitas kapal dan aktivitasnya sebesar 35 juta ton sampai 40 juta ton.
Advertisement
