Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengungkapkan akan terdapat tujuh proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang masuk tahap pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) pada kuartal I 2021.
"Untuk tahap pengadaan BUP di sektor jalan dan jembatan ini pada saat kuartal I tahun 2021 akan terdapat pengadaan untuk proyek enam ruas," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto dalam press briefing virtual di Jakarta, Senin.
Advertisement
Menurut Eko, estimasi total panjang dari enam ruas ini sepanjang 208 km dan estimasi biaya investasinya sebesar Rp70,47 triliun.
"Kita berharap kalau semuanya lancar maka pada kuartal I 2021 hal tersebut bisa dijalankan," katanya.
Kemudian untuk di sektor permukiman terdapat proyek satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan estimasi output 9.700 liter per detik dan estimasi biaya investasi Rp 5,9 triliun.
Menurut data dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dua proyek KPBU bersifat prakarsa dari pemerintah atau solicited yang masuk pada rencana tahap pengadaan BUP pada kuartal 2021 yakni Jalan Bebas Hambatan Mamminasata sepanjang 48,12 km dan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,75 km.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Prakarsa Badan Usaha
Sedangkan rencananya terdapat lima proyek KPBU bersifat prakarsa dari badan usaha yang masuk pada rencana tahap pengadaan BUP pada kuartal I 2021, antara lain Jalan Tol Semanan-Balaraja dengan panjang 32,39 km, Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung dengan panjang 31 km, lalu Jalan Tol Sentul Selatan – KarawangBarat dengan panjang 61,5 km.
Kemudian Semarang Harbour Toll Road (Semarang – Kendal) dengan panjang 20,86 km dan di sektor permukiman yakni Proyek SPAM Regional Djuanda.
"Itu adalah posisi nanti pada kuartal I tahun depan," kata Eko Djoeli Heripoerwanto.
Advertisement
