Liputan6.com, Jakarta - Zoom akan menerapkan keamanan yang lebih baik untuk platform panggilan videonya, berdasarkan kesepakatan dengan Komisi Perdagangan Federal AS (Federal Trade Commission/FTC).
FTC sebelumnya menuduh perusahaan telah "menipu pengguna" dengan mengklaim memiliki enkripsi end-to-end 256-bit. Demikian sebagaimana dilansir CNET, Selasa (10/11/2020).
Baca Juga
Advertisement
"Pada kenyataannya, FTC menuduh, Zoom mempertahankan kunci kriptografi yang memungkinkan perusahaan mengakses konten pertemuan penggunanya, dan mengamankan Zoom Meeting sebagian dengan tingkat enkripsi yang lebih rendah dari yang dijanjikan," kata FTC.
Zoom juga diduga menyimpan beberapa pertemuan yang direkam tidak terenkripsi di server-nya hingga 60 hari.
Masalah keamanan Zoom terungkap ketika banyak orang bekerja dari rumah saat lockdown dan pembatasan virus corona.
Menurut FTC, basis pengguna Zoom meningkat dari 10 juta pada Desember 2019 menjadi 300 juta pada April 2020.
Tragedi Zoombombing
Banyaknya tragedi 'zoombombing' yang menimpa pengguna membuat perusahaan terus didesak oleh sejumlah pihak untuk lebih mengamankan koneksi pengguna.
"Selama pandemi, hampir semua orang--keluarga, sekolah, kelompok sosial, bisnis--menggunakan konferensi video untuk berkomunikasi, membuat keamanan platform ini lebih penting dari sebelumnya," kata Andrew Smith, Direktur Perlindungan Konsumen FTC, dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa rapat Zoom dan data tentang pengguna Zoom dilindungi," ucapnya menambahkan.
Akibat masalah itu, Zoom membeli perusahaan keamanan Keybase pada Mei 2020 dan meluncurkan enkripsi ujung ke ujung untuk panggilan video pada bulan lalu.
Advertisement
Tuduhan Lain
FTC juga menuduh Zoom menyematkan "perangkat lunak yang diinstal secara diam-diam" atau disebut ZoomOpener, yang memungkinkan komputer meluncurkan aplikasi tanpa izin dari pengguna.
"Hal itu pada gilirannya akan membuat orang asing lebih leluasa melakukan pengawasan video jarak jauh," klaim FTC.
Zoom tidak mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, tetapi mereka setuju untuk menerapkan program keamanan informasi baru yang diamanatkan dalam 60 hari.
(Isk/Ysl)
