Kalah Pemilu AS 2020, Ini Langkah Hukum Trump di 6 Negara Bagian yang Dimenangkan Biden

Lantaran tidak terima atas hasil Pemilu AS 2020, berikut adalah rencana hukum yang akan ditempuh oleh Donald Trump.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 11 Nov 2020, 12:39 WIB
Presiden AS Donald Trump di Konvensi Partai Republik. Dok: AP Photo

Liputan6.com, Jakarta - Joe Biden dari Partai Demokrat telah dinyatakan sebagai presiden terpilih berdasarkan perhitungan suara yang dilakukan The Associated Press dan sejumlah lembaga lain. Tetapi, Donald Trump dari Partai Republik menentang hasil tersebut.

Mengutip BBC, Rabu (11/11/2020), kubu Trump menuduh adanya kecurangan dalam Pemilu AS 2020.

Namun, kampanye Trump masih belum memberikan bukti penipuan yang kuat dan kini sedang mengajukan tuntutan hukum di beberapa negara bagian utama.

Masing-masing negara bagian biasanya akan menangani tuntutan hukum semacam itu, tetapi Jaksa Agung AS William Barr telah mengizinkan jaksa federal untuk menyelidiki tuduhan tersebut.

Berikut adalah langkah hukum yang bakal diambil Donald Trump di sejumlah negara bagian:

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:


1. Pennsylvania

Seorang pria merayakan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS 2020 di luar Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu (7/11/2020). Calon presiden dari Partai Demokrat tersebut keluar sebagai pemenang dan akan menjadi presiden AS ke-46. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Joe Biden diproyeksikan menang di Pennsylvania. Pada 4 November, kampanye Trump mengajukan gugatan yang menuduh kurangnya akses bagi pemantau pemilu di negara bagian tersebut.

Pemantau jajak pendapat adalah orang-orang yang mengamati penghitungan suara, dengan tujuan untuk menjamin transparansi. Mereka diperbolehkan di sebagian besar negara bagian selama mereka terdaftar sebelum hari pemilihan.

Di beberapa daerah tahun ini, ada pembatasan yang diberlakukan sebelum hari pemilihan, sebagian karena virus corona. Ada juga batasan kapasitas yang ditetapkan untuk menghindari intimidasi.

Sebuah perimeter 20 kaki (enam meter) dipasang di fasilitas penghitungan Philadelphia, tetapi hal ini ditentang. Keputusan pengadilan pada 5 November mengatakan itu harus dikurangi menjadi enam kaki - selama pengamat pemilu mematuhi protokol COVID-19.

Pada hari yang sama, kampanye Trump menuduh pejabat pemilihan melanggar perintah hakim dan mengajukan gugatan federal untuk menghentikan penghitungan di Philadelphia, tapi kemudian ditolak.

Rudy Giuliani, seorang pengacara presiden, mengatakan, "Bahkan ketika perintah pengadilan diperoleh untuk mengizinkan inspektur Republik untuk mendekat enam kaki, mereka memindahkan orang-orang yang menghitung surat suara sejauh enam kaki lagi."

Pejabat pemilu bersikeras mereka berperilaku baik dan telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung negara bagian.

Tantangan hukum di Pennsylvania juga berpusat pada keputusan negara bagian untuk menghitung surat suara yang bercap pos pada hari pemilihan tetapi tiba hingga tiga hari kemudian.

Pada 6 November, Partai Republik mengajukan banding atas keputusan ini, menginginkan semua surat suara yang diterima setelah hari pemilihan didiskualifikasi.

Matthew Weil, direktur proyek pemilihan Pusat Penelitian Kebijakan Bipartisan, mengatakan dia sangat prihatin tentang perselisihan ini karena pengadilan tertinggi negara itu yakni Mahkamah Agung AS menemui jalan buntu sebelum pemilihan. Ini terjadi sebelum Hakim Amy Coney Barrett, yang ditunjuk oleh Presiden Trump, dikonfirmasi.

"Saya pikir ada risiko bahwa beberapa surat suara (pos) yang diberikan pada hari pemilihan dan tidak diterima sampai hari Jumat dapat dibuang," katanya.Tapi Weil menambahkan: "Dugaan saya adalah bahwa itu tidak akan menjadi sejumlah besar surat suara yang bisa dibuang," jadi pemilihan harus "sangat, sangat dekat untuk itu".

Kasus lain yang sedang berlangsung mempermasalahkan berapa lama pemilih harus diberikan bukti identifikasi jika hilang atau tidak jelas pada surat suara mereka.

Para pemilih saat ini diizinkan untuk melakukan proses ini hingga 12 November, tetapi kampanye Trump mengajukan gugatan pada 5 November untuk mengurangi tenggat waktu ini hingga tiga hari.

Pada 9 November, kampanye Trump mengajukan gugatan lebih lanjut untuk menghentikan sertifikasi hasil, dengan alasan bahwa negara bagian yang melakukan pemungutan suara secara langsung - yang disukai Donald Trump - untuk pengawasan yang lebih cermat daripada pemungutan suara melalui pos.

Jaksa Agung Pennsylvania mengatakan gugatan baru ini "tidak berguna", dan para ahli mengatakan itu tidak mungkin berhasil.

Di Pennsylvania, Biden unggul dengan 49,8% suara, sementara Trump 49,1%.


2. Wisconsin

Para pemilih terlihat di tempat pemungutan suara di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat (AS), 3 November 2020. Pemungutan suara pada Hari Pemilihan berlangsung di seluruh AS di tengah pandemi COVID-19 yang berkecamuk dan perpecahan politik yang semakin dalam. (Xinhua/Joel Lerner)

Tim kampanye presiden Trump mengatakan akan meminta penghitungan ulang di Wisconsin "berdasarkan ketidaknormalan yang terlihat" pada hari pemilihan, meskipun ini tidak memerlukan gugatan.

Tidak jelas kapan penghitungan ulang ini akan dilakukan, karena biasanya ini tidak terjadi sampai setelah pejabat selesai meninjau suara.

Batas waktu negara bagian untuk melakukan proses ini adalah 17 November.

Profesor Sekolah Hukum Universitas Columbia Richard Briffault mengatakan juga ada penghitungan ulang di Wisconsin pada tahun 2016, dan itu "mengubah sekitar seratus suara". 

Di Wisconsin, Biden unggul dengan 49,6% suara, sementara Trump 48,9%.


3. Michigan

Para pemilih mengantre untuk memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara di Pleasant Prairie, Wisconsin, AS, 3 November 2020. Pemungutan suara pada Hari Pemilihan berlangsung di seluruh AS di tengah pandemi COVID-19 yang berkecamuk dan perpecahan politik yang semakin dalam. (Xinhua/Zeng Hui)

Trump memenangkan negara bagian Michigan pada 2016 dengan selisih terkecil--lebih dari 10.700 suara--dan Biden telah diproyeksikan sebagai pemenang di sini pada 2020.

Pada 4 November, kampanye Trump mengajukan gugatan untuk menghentikan penghitungan klaim dengan alasan kurangnya akses untuk mengamati proses tersebut.

Seorang hakim menolak gugatan tersebut, dengan mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa prosedur pengawasan tidak diikuti.

Gugatan lain diajukan pada 9 November di mana tim Trump berusaha memblokir sertifikasi hasil di Wayne County, mengutip keluhan lebih lanjut dari pengamat jajak pendapat.

Di Michigan, Biden unggul dengan 50,6% suara, sementara Trump 47,9%.


4. Nevada

Para pemilih antre di TPS pada Hari Pemilihan di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat, Selasa (3/11/2020). (AP Photo/Wong Maye-E)

Partai Republik Nevada menulis di Twitter dan mengatakan: "Ribuan orang telah diidentifikasi yang tampaknya telah melanggar hukum dengan memberikan suara setelah mereka pindah dari Nevada."

Gugatan yang diajukan pada tanggal 5 November, menuduh bahwa "prosedur yang lemah untuk mengautentikasi surat suara melalui pos lebih dari 3.000 contoh individu yang tidak memenuhi syarat yang memberikan suara."

Tim hukum presiden menghasilkan daftar orang yang diklaim telah pindah dari negara bagian tetapi ikut memilih juga. Tapi - seperti yang ditunjukkan oleh Politifact - daftar itu saja tidak membuktikan pelanggaran hukum.

Orang yang meninggalkan negara bagian dalam waktu 30 hari sebelum pemilihan masih dapat memberikan suara di Nevada. 

Pelajar dan personel militer dari Nevada - yang tinggal di tempat lain - juga dapat memberikan suara.Kasus ini difokuskan pada pemilih di Clark County, tetapi petugas registrasi kabupaten mengatakan: "Kami tidak mengetahui adanya surat suara yang tidak tepat yang sedang diproses."

Dalam kasus terpisah yang diajukan pada 5 November, Partai Republik mencoba menghentikan penggunaan mesin verifikasi tanda tangan di penghitungan - tetapi upaya mereka diblokir oleh hakim federal.

Di Nevada, Biden unggul dengan 50,2% suara, sementara Trump 47,5%.


5. Georgia

Para pemilih tiba di tempat pemungutan suara di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat (AS), 3 November 2020. Pemungutan suara pada Hari Pemilihan berlangsung di seluruh AS di tengah pandemi COVID-19 yang berkecamuk dan perpecahan politik yang semakin dalam. (Xinhua/Joel Lerner)

Gugatan diajukan di Chatham County Georgia untuk menghentikan penghitungan suara pada 4 November, dengan tuduhan masalah dengan pemrosesan surat suara.

Ketua Republik Georgia David Shafer menulis di Twitter bahwa pengamat partai melihat seorang wanita "mencampur lebih dari 50 surat suara ke dalam tumpukan surat suara absensi yang tak terhitung jumlahnya".

Pada 5 November, seorang hakim menolak gugatan ini, dengan mengatakan "tidak ada bukti" akan tuduhan pencampuran surat suara yang tidak tepat.

Di Georgia, Biden unggul dengan 49,5% suara, sementara Trump 49,3%.


6. Arizona

Para pemilih mengantre memberikan suara dalam pemungutan suara awal secara langsung untuk pilpres AS di Fairfax, Virginia, AS (18/9/2020). Warga dapat memilih untuk memberikan suara secara langsung atau melalui pos sebelum Hari Pemilu yang jatuh pada 3 November mendatang. (Xinhua/Liu Jie)

Kampanye Trump mengajukan gugatan di Arizona pada 7 November, mengklaim beberapa suara hukum ditolak.

Kasus tersebut mengutip pernyataan beberapa pemantau pemilu dan dua pemilih yang mengklaim bahwa mereka memiliki masalah dengan mesin pemungutan suara.

Gugatan itu pun kini sedang ditinjau.

Di Arizona, Biden unggul dengan 49,4% suara, sementara Trump 49,1%.

 

Mampukah Tembus ke Mahkamah Agung?

Foto 11 Maret 2020, Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/3) mengatakan negaranya akan menangguhkan semua perjalanan dari negara-negara Eropa, kecuali Inggris, selama 30 hari dalam upaya memerangi virus corona Covid-19. (Xinhua/Liu Jie)

Pada 4 November, Trump mengklaim penipuan pemungutan suara namun tanpa memberikan bukti dan berkata, "Kami akan pergi ke Mahkamah Agung AS".

Jika hasil pemilu digugat, biasanya pertama-tama diperlukan tim hukum untuk menggugatnya di pengadilan negara bagian - meskipun Barr juga telah menyetujui "penyelidikan awal" oleh jaksa federal.

Hakim negara bagian kemudian harus mendukung tantangan tersebut dan memerintahkan adanya penghitungan ulang.

Mahkamah Agung kemudian bisa diminta untuk menimbang.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya