UU Cipta Kerja Dorong Perkembangan Ekonomi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengklaim telah mempermudah masyarakat menjalankan usaha melalui kebijakan. Hal itu tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu kemudahan atau kebijakan yang dimaksud yakni dalam hal pengembangan ekonomi digital. Di mana, kondisi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah membangun infrastruktur digital secara masif tanpa persiapan.

Selain infrastruktur, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai penting. Sebab, semua bisa terwujud dengan dukungan regulasi yang simpel dan mudah.

"Ini semua tidak mungkin terjadi apabila policy regulasi masih ruwet. Makanya, kita sebut Omnibus Law Cipta Kerja untuk unleash potential tadi. Begitu infrastruktur dibuat, SDM ditingkatkan, regulasi dan birokrasi juga harus di-simplified," ujarnya dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Untuk mewujudkan potensi ekonomi digital Indonesia yang besar, perbaikan regulasi sangat diperlukan. Utamanya adalah regulasi untuk mengatur dan melindungi data masyarakat.

"Kita perlu perbaiki regulasi termasuk security dan pengamanan data termasuk perlindungan konsumen. Ini penting, kalau tidak, kita buat digital economy tapi banyak yang jadi korban karena tidak ada regulasi proteksi jaga data mereka," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini: