Liputan6.com, Blora - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait keluhan petani Kabupaten Blora yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam ini, padahal stoknya melimpah. Ganjar bahkan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum distributor nakal.
"Kasih saya, siapa oknum itu!," katanya kepada Liputan6.com, Jumat (13/11/2020).
Ganjar meminta warganya tidak usah takut melapor ke pihak berwenang jika di lapangan menemukan ada pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca Juga
Advertisement
Tak main-main, jika terbukti nakal dan melakukan penyelewengan sehingga menyebabkan petani kesulitan pupuk, pemerintah tak segan mencabut izin operasi distributor pupuk maupun kios.
"Kalau ada penyelewengan segera laporkan dan pengawas jangan ragu untuk menindak. Salah satu pengecer izinnya dicabut karena yang bersangkutan memberikan tambahan biaya," ungkap Ganjar.
Harga pupuk subsidi termaktub dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Pasal 15, BAB V tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kemasan Pupuk Bersubsidi. Pengecer resmi tidak boleh menyalurkan atau menjual pupuk bersubsidi di atas HET.
HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000, SP36 Rp2.000 per kilogram atau Rp100.000, ZA Rp1.400 per kilogram atau Rp70.000, NPK Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000, untuk masing-masing kemasan volume 50 kilogram.
Lalu untuk pupuk bersubsidi jenis NPK dengan Formula Khusus per kilogram Rp3.000 atau Rp150.000 dengan kemasan volume 50 kilogram, sedangkan pupuk organik Rp500 per kilogram atau Rp20.000, untuk kemasan volume 40 kilogram.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
