Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Errika Ferdinata mengatakan, selama pandemi Covid-19 banyak kontraktor kecil menengah yang terdampak dan terpaksa harus puasa projek hingga akhir tahun 2020.
“Supply dari kontraktor kecil Indonesia itu kira-kira 98 persen dari kontraktor nasional. Banyak kontraktor kecil menengah terdampak, mereka sedang puasa projek jika dibandingkan dengan kontraktor besar seperti BUMN,” kata Errika, dalam webinar MarkPlus Industry Roundtable: Utilities Industry Perspective, Jumat (13/11/2020).
Advertisement
Kata dia, jika dibandingkan dengan kontraktor besar dari BUMN mereka masih bisa survive di tengah pandemi lantaran alokasi dana cukup besar hingga puluhan triliun. Sementara untuk kontraktor kecil menengah harus menelan pil pahit kehilangan proyek selama pandemi ini.
Apalagi selama pandemi APBD dipakai untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga para kontraktor kecil menengah tidak mendapatkan proyek. Oleh karena itu kompetitifnes harus ditingkatkan lagi agar kontraktor kecil menengah bisa bangkit kembali.
Errika memprediksi jika belanja infrastruktur pemerintah ditingkatkan maka bisa meningkatkan belanja swasta dan konsumen akhir di bidang konstruksi dan infrastruktur.
“Jadi government spending adalah solusi untuk menggerakkan ekonomi sebagai lokomotif di bidang konstruksi, seperti kita tahu di Singapura konstruksi adalah salah satu industri yang sangat berdampak paling berat,” ujarnya.
Namun jika dibandingkan dengan industri konstruksi, Indonesia tidak terlalu berdampak separah Singapura. Walaupun diakui, kontraktor kecil menengah memang terimbas.
Dirinya berharap agar government spending bisa didorong dengan cepat di tahun 2021, sehingga bisa menarik industri konstruksi bisa bangkit di tahun 2021.
“Ini prediksi saya memang betul government spending itu jadi kunci untuk menarik industri konstruksi di tahun 2021,” pungkasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Belanja Pemerintah Sisa Rp 1.200 T, Mampu Dongkrak Ekonomi?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah bakal mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2020.
Bahkan, ada lebih dari Rp1.200 triliun belanja pemerintah pusat maupun daerah yang akan direalisasikan di akhir tahun ini.
BACA JUGA
Thailand jadi Mitra Dagang Strategis Indonesia di Kawasan ASEAN "Kita masih ada lebih dari Rp505 triliun APBD yang harus diselesikan, dan lebih dari Rp700 triliun dari APBN, sehingga total kombinasinya itu ada lebih dari Rp1.200 triliun untuk kuartal IV," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (12/11).
Pada kuartal III lalu peran APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sudah memainkan perannya sesuai dengan yang diinginkan. Dia berharap akselerasi belanja akan terus meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data APBN belanja pemerintah pusat masih Rp763,8 triliun karena realisasi sampai akhir September baru Rp1.211,4 triliun dari pagu Rp1.975,2 triliun. Sementara belanja APBD masih Rp505,45 triliun karena realisasinya baru Rp575,45 triliun dari Rp1.080,71 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, pembalikan pertumbuhan ekonomii yang sudah terlihiat di kuartal III lalu bisa berlanjut di akhir tahun ini. Disamping itu, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Program PEN juga akan terus kita fokuskan, dan tidak hanya sekedar membelanjakan tapi kita juga akan melihat dengan berbagai survei dampaknya dan tentu dari sisi targeting-nya," jelas dia.
Advertisement
