HEADLINE: Gelombang Kedua COVID-19 Menerpa Berbagai Negara, Indonesia Waspada?

Wiku menerangkan pola penambahan kasus COVID-19 di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang kini mengalami gelombang kedua COVID-19. Wiku menerangkan pola kasus COVID-19 di Indonesa naik terus tapi pelan sekali.

"Itu pola yang beda (dibandingkan negara-negara lain)."

Kondisi kasus COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini, kata Wiku, adalah kasus aktif terus turun dari waktu ke waktu. Lalu, angka kesembuhan juga naik terus dan lebih tinggi dari kasus kesembuhan global. Namun, angka kematian memang terjadi penurunan tapi masih lebih tinggi sedikit dari angka global. Dengan melihat pola tersebut, berbeda dengan negara-negara yang kini sedang mengalami gelombang kedua.

"Jadi, kalau di belahan dunia lain itu naik drastis, di Indonesia tidak ada pola seperti itu," katanya.

Meski begitu, bila Indonesia kendor dalam melakukan upaya pencegahan mungkin saja kita mengalami gelombang kedua COVID-19. Salah satunya, bila kendor dalam mencegah kasus impor bisa membuat kasus di Indonesia melesat.

"Kalau kita membiarkan imported case enggak di-screening saat datang ke Indonesia, pada saat daerah Eropa sedang terjadi kenaikan kasus, tidak ada screening, bisa naik (kasus) kita," kata Wiku.

Ketika satu kasus impor 'lolos' masuk ke Indonesia, memang risiko terjadi kenaikan kasus tinggi mengingat kepatuhan masyarakat menjalankan 3M masih rendah. 

Oleh karena itu, guna menekan kasus impor COVID-19, screening di pintu masuk Indonesia wajib dilakukan. Hal ini termasuk berlaku pada saat jemaah Indonesia usai pulang umrah. Jemaah umroh yang akan kembali ke Tanah Air bakal menjalani tes usap COVID-19 sebelum kembali ke rumah masing-masing.

"Sebelum jemaah umrah pulang dan sampai di Tanah Air, mereka akan dites untuk mengetahui status kesehatan terkait COVID-19," kata Wiku.

Jemaah umroh yang kini di Tanah Suci memang ada yang terpapar COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan RI mereka yang positif COVID-19 saat umrah akan menjalani isolasi di sana.

"Soal jemaah umrah kita yang positif COVID-19. Dari informasi terakhir yang saya peroleh, mereka di sana masih isolasi, dengan (pendampingan/pengawasan) muassasah dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI Eka Jusup Singka kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020).

Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama menyatakan bahwa Indonesia masih dalam gelombang pertama COVID-19. “Indonesia saat ini belum gelombang kedua bahkan belum menurun kasusnya,” ujar Tjandra.

Bahkan Indonesia masih jauh dari puncak kasus COVID-19 itu sendiri. Pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra mengatakan, datangnya gelombang kedua COVID-19 ke Tanah Air sulit diprediksi.

"Karena komunitas kita ini penduduknya luar biasa besar, sebarannya luas, negara kita dari Sabang sampai Merauke, tetapi kapasitas testing kita lemah sekali," kata kata Hermawan saat dihubungi oleh Health Liputan6.com pada Jumat (13/11/2020). 

Hermawan mengatakan, gelombang pertama suatu wabah baru dinyatakan terlewati apabila kasus sudah terkendali dalam minimal 14 hari, dan menunjukkan perlambatan secara signifikan.

Hal tersebut bisa dilihat apabila kapasitas pemeriksaan COVID-19 jumlahnya menetap atau stabil, namun kasusnya menurun. Namun, di Indonesia, Hermawan menilai kapasitas pemeriksaan COVID-19 yang terbatas membuat rendahnya temuan kasus. Hal ini memunculkan kesan bahwa kasus di Indonesia terbilang stabil.

"Setiap hari kan ada pengumuman oleh Satgas, di situ ada pemeriksaan spesimen, itu fluktuatif. Sekarang di atas 40 ribuan, tetapi sempat 25 ribuan, jadi fluktuasi kapasitas testing itu menyebabkan fluktuasi kasus temuan."

"Jadi, di kita belum bisa dikatakan kalau kasusnya terkendali. Masih jauh," katanya.

Hermawan Saputra mengatakan bahwa saat ini, sesungguhnya bukan Indonesia yang harus khawatir akan penularan dari luar negeri. "Sekarang ini bukan Indonesia yang takut dengan luar negeri, tetapi luar negeri yang takut dengan Indonesia."

"Jadi kalau negara lain di dunia melihat Indonesia sebagai negara yang kasus COVID-19 nya belum terkendali," ujarnya.

Ia mengatakan, beberapa negara masih menutup atau setidaknya membatasi penerbangan dari Indonesia.

"Untuk Arab Saudi kan agak berbeda karena perjalanan umrah, jadi protokol kesehatannya pun ketat, sebelum dan sesudah sampai harus isolasi mandiri, wajib pemeriksaan PCR, dengan protokol yang sangat ketat," kata Hermawan.

"Kalau antar negara di luar Arab kan kunjungannya wisata, jadi ini kebutuhan sekunder atau tersier."

Menurut Hermawan, pertimbangan besar terkait dibukanya ibadah umrah pun sesungguhnya dilakukan oleh Arab Saudi.

"Jadi yang menjadi pertimbangan itu negara lain yang mempertimbangkan Indonesia, bukan Indonesia yang mempertimbangkan negara lain."

Indonesia juga memiliki potensi pandemi gelombang kedua namun lebih parah atau setidaknya sulit diprediksi, kata Profesor Tjandra Yoga Aditama.

“Ini tergantung juga pada vaksin dan obat.”

Jika vaksin dan obat telah ditemukan, potensi gelombang kedua yang lebih parah memiliki kemungkinan lebih sedikit jika dibandingkan sebelum ada vaksin dan obat.

Senada dengan Tjandra, Hermawan juga tidak bisa memperhitungkan kapan gelombang kedua akan masuk ke Indonesia. Tentu saja, ia berharap agar fenomena ini tidak sampai terjadi.

"Tetapi kita juga berharap semuanya disiplin, pemerintah juga memperkuat 3T (Tracing, Testing, Treatment), masyarakat juga berperilaku dengan disiplin 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak)."

Apabila Indonesia akan membuka perjalanan antar negara, harus dipastikan bahwa hal itu dikarenakan kepentingan yang betul-betul mendasar.

"Kalau misalnya hanya kepentingan pariwisata, saya rasa itu harusnya bukan prioritas, tetapi kalau kepentingan bisnis, profesional, mungkin itu kewajiban tetapi harus dengan persyaratan yang ketat, misalnya dengan surat pemeriksaan bebas COVID-19.

Sementara bagi masyarakat, 3M saat ini sudah bukan lagi sekadar imbauan. Hermawan menegaskan bahwa protokol kesehatan sekarang merupakan "keniscayaan atau kewajiban."

"Ini bukan lagi imbauan, bukan lagi sesuatu yang perlu tanda tanya, tetapi perlu menjadi kewajiban bersama, karena kita boleh jadi tahun ini dan tahun depan masih bersama COVID-19 ini."