Simak, Program Jangka Pendek Pemerintah Pulihkan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah menetapkan program jangka pendek dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19

oleh Tira Santia diperbarui 17 Nov 2020, 12:30 WIB
Warga bersepeda di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2020). Di masa PSBB transisi Jakarta, warga tetap melakukan aktivitas olahraga, khususnya bersepeda yang kini banyak diminati bahkan menjadi tren. . (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Y. Siregar mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan peluang transformasi ekonomi yang sustainable resilience terhadap global shocks.

Menurut Reza, Indonesia bisa banyak belajar dari krisis pandemi Covid-19. Dimana pandemi krisis sebelumnya menyebabkan penurunan permintaan, dan aktivitas sektor produksi terjadi dalam waktu yang bersamaan dan sangat dalam. Akiatnya, terjadi  terganggunya supply dan demand yang cepat.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah jangka pendek (2020-2021) adalah bagaimana memitigasi dampak Covid-19. Terutama pada lapangan kerja, dan mendorong proses pemulihan pertumbuhan.

“Kami melihat pada proses jangka pendek ini pemulihan kepercayaan untuk belanja dan peningkatan demand menjadi target jangka pendek dari kebijakan PC-PEN,” kata Reza dalam Market Outlook 2021 "Resilience to Counter Economic Turbulence - Day 1, Selasa (17/11/2020).

Nantinya, Pemerintah tidak hanya menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga dan memitigasi dampak dari covid-19, tapi ia melihat proses mitigasi dari krisis  ini harus disinergikan dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

“Hanya dengan proses yang koheren antara recovery dan transformasi maka kita akan mendapatkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang,” ujarnya.

Misalnya, reformasi dengan dikeluarkannya UU Cipta-Kerja akan menjembatani program kebijakan mitigasi dampak krisis dengan kebijakan transformasi ekonomi dalam jangka menengah-panjang.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pada awal pandemi krisis ini menyebabkan tidak seimbangnya antara demand dan supply. 

“Kalau kita tidak hati-hati maka kelemahan di supply dan demand ini akan saling tarik menarik yang akan terjadi resesi di ekonomi yang berkelanjutan. Jadi salah satu proses awal yang harus kita kuatkan adalah memotong mata rantai antara demand dan supply jangka pendek,” ujarnya.

Dengan begitu, Indonesia bisa melakukan transformasi ekonomi yang sustainable resilience terhadap global shocks, jika supply dan demand terkontrol di pandemi krisis saat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Meski Resesi, Gubernur BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen di 2025

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (19/12/2019). RDG tersebut, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 5 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih baik pasca pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi, bahkan sudah terjadi di kuartal III-2020.

Di mana pada kuartal ke II-2020 pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi minus 5,32 persen. Kemudian di kuartal III-2020 ekonomi menunjukan perbaikan yakni tumbuh di minus 3,49 persen.

"Insya Allah kuartal IV positif. Tahun depan 5 persen dan 5 tahun ke depan 6 persen," kata dia dalam acara Indonesia Fintech Summit, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Perbaikan ekonomi tersebut, menunjukan bahwasanya kue ekonomi keseluruhan meningkat. Ditambah lagi koordinasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral serta Otoritas Jasa Keuangan semakin erat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Moneter fiskal SSK reformasi struktural akan mendukung gimana pertumbuhan ekonomi kita sehingga keseluruhan ekonomi akan baik," katanya.

Bank Indonesia juga telah mengarahkan semua kebijakan untuk mendukung stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan. Lewat penurunan suku bunga, stabilitas nilai tukar rupiah, dan berbagai kebijakan termasuk pendalaman pasar keuangan dan digital.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya