Pemerintah Soroti 3 Isu Utama Bangun Ekonomi Berkelanjutan di Sektor Kehutanan

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara nasional dan global.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 18 Nov 2020, 10:00 WIB
Ilustrasi Hutan, Pohon, Pepohonan. Kredit: jplenio via Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara nasional dan global.

Hal ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bidang Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Selain itu, target pembangunan hutan lestari baik di kawasan produksi maupun konservasi juga terus didukung.

“Pemerintah akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara nasional dan global, sesuai target RPJMN dan Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip, Rabu (18/11/2020).

Dalam acara Peluncuran APRIL2030, Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama dan sinergi antar stakeholder industri kehutanan ini mencakup 3 tiga isu utama.

Isu pertama adalah Perubahan Iklim. Seluruh stakeholders diharapkan dapat berperan aktif dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mendorong pembangunan yang ramah lingkungan, dan fokus pada program pembangunan rendah karbon.

Isu selanjutnya, terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan. Dalam hal ini, diharapkan dapat mendorong reduced impact logging, perlindungan biodiversity, pengelolaan kawasan konservasi termasuk ekosistem gambut, pengembangan inovasi produk kehutanan ramah lingkungan, sertifikasi produk kehutanan lestari, serta antisipasi pencegahan kebakaran dan lahan.

Isu terakhir mengenai Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan. Yakni melalui pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial. Termasuk skema pengembangan hutan adat dan hutan desa.

Selain itu, juga mendorong kesempatan dan pemerataan kerja bagi masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar hutan. Ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan terkait perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja.

“Saya sampaikan juga bahwa dengan Visi, Target, serta 5 Prakarsa Konkret atau Immediate Actions dari APRIL2030, diharapkan kelestarian lingkungan dapat terus dijaga sejalan dengan pengembangan perekonomian di sektor kehutanan,” tutur Airlangga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Industri Kehutanan

Hutan mangrove. Kementerian KKP

Airlangga berharap kerjasama ini dapat ditingkatkan menjadi model pengelolaan industri kehutanan. Serta dikembangkan oleh perusahaan swasta lainnya dalam industri kehutanan secara berkelanjutan.

“Sehingga dapat bersinergi dengan Pemerintah dan secara kumulatif akan mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar dia.

Melalui sinergi dari berbagai stakeholder, kata Menko, artinya turut membantu momentum pemulihan ekonomi domestik yang saat ini telah terjaga dengan baik.

“Peluncuran target Visi APRIL2030 ini sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja khususnya pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial serta mendorong kesempatan dan pemerataan kerja bagi masyarakat sekitar hutan,” jelasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya