Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melakukan pendampingan kepada 1 juta petani di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja mengatakan ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta pengusaha untuk memberikan pendampingan kepada para petani Indonesia.
"Kami telah berhasil memberikan pendampingan kepada 1 juta petani," Franky dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 secara virtual, Jakarta, Rabu (18/11).
Advertisement
Hasil dari pendampingan tersebut membuat produktivitas petani meningkat hingga 40-76 persen. Pendapatan para petani ini pun meroket sampai 200 persen.
"Produktivitas petani naik 40-76 persen dan pendapatan naik 50-200 persen tergantung komoditasnya," kata dia.
Bos Sinarmas ini mengaku siap menjalan perintah Presiden Joko Widodo untuk kembali melakukan pendampingan kepada 2 juta petani selama 2020-2023. Pendampingan yang dilakukan tersebut menggunakan model inklusif closed loop.
Praktik pertanian ini diakses dengan pendataan dan minat pembelian perusahaan yang konsen. Dalam hal ini para petani juga akan diberikan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. Sehingga petani mendapatkan bekal dan pendampingan penuh.
Sisi lain, Franky menyebut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sangat membantu sektor pangan dan industri pengolahan. Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 bisa menjadi negara ekonomi ke-7 dari sisi PDB.
Alasannya, regulasi baru ini bisa menyerap tenaga kerja 55 juta untuk sektor pertanian. "Bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan produktivitas dan berkontribusi ke GDP, dengan demikian sektor pengolahan bisa punya kontribusi USD 1 triliun," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Tagih Janji Kadin Dampingi 1 Juta Petani Swadaya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta komitmen pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendampingi 1 juta petani swadaya.
Pendampingan ini diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Saya minta Kadin untuk memberikan pendampingan pada 1 juta petani swadaya. Saya mendengar di awal tahun 2020 sudah dilakukan, dan saya menunggu komitmen pendampingan 2 juta petani swadaya pada tahun 2023," kata Jokowi saat membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual, Rabu (18/11/2020).
"Saya yakin Kadin mampu menuntaskan target ini. Saya berharap model bisnis yang inklusif ini bisa do gkrak sektor pangan jadi ekonomi baru yang buka lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia," tekan dia.
Jokowi pun mendukung berbagai upaya kolaborasi yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, dan juga perusahaan pembina (off taker). Dengan begitu, ia optimis Kadin bisa mencapai target pendampingan 2 juta petani swadaya di 2023.
"Saya sangat berharap model bisnis kolaboratif yang inkkusif ini bisa mendongkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.
Menurut dia, langkah Kadin mendampingi petani swadaya merupakan sebuah inisiatif yang mampu mendongkrak skala produksi lebih besar. Langkah ini pun dinilai mengedepankan nilai tambah di tahap on farm maupun off farm.
Tak lupa, Jokowi juga mengingatkan agar pendampingan kepada para petani swadaya dibarengi dengan adaptasi teknologi modern yang efisien dan produktif. Tujuannya, agar dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada para petani dan sektor-sektor pendukungnya.
"Saya berharap para pengusaha yang tergabung di Kadin menjadi bagian dalam cara-cara baru ini. Inisiatif Kadin berupa skema inclusive closed loop perlu untuk terus dikembangkan. Terutama dalam mengembangkan kemitraan antarpemangku kepentingan yang saling menguntungkan, dari hulu sampai di hilir," imbuhnya.
Advertisement
Jadi Lumbung Pangan Dunia, Jokowi Minta Sektor Pertanian Makin Inovatif
Pemerintah tengah berfokus pada pengembangan lumbung pangan (food estate) di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengembangan food estate tersebut jadi potensi agar Indonesia bisa menjadi salah satu lumbung pangan dunia.
"Saat ini banyak negara di dunia melihat pentingnya pengembangan sektor pangan. Bukan hanya untuk merespon kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi, tapi juga karena kebutuhan pangan sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk di seluruh dunia," kata Jokowi saat membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS), Rabu (18/11/2020).
Menurut dia, hampir setengah populasi penduduk dunia berada di kawasan Asia. Termasuk di 3 negara terbesar yakni China, India dan Indonesia.
"Situasi ini membuka peluang yang menjanjikan bagi sektor pangan. Kebutuhannya sangat besar, pasarnya sangat besar, dan akan terus tumbuh," ujar Jokowi.
Namun, ia mengingatkan pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif. Sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses produksi, meningkatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, memperbaiki daya dukung lingkungan, hingga mensejahterakan para petani.
"Kita harus melompat dengan cara-cara baru, dengan skala produksi yang lebih besar dengan peran sentral korporasi petani. Mengedepankan nilai tambah di tahap on farm maupun off farm, dan berbasis teknologi modern yang lebih efisien dan lebih produktif," imbuhnya.
"Sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada para petani dan sektor-sektor pendukungnya," pungkas Jokowi.
