Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 99 triliun untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Advertisement
"Food security jadi prioritas besar dalam APBN 2021. Ada Rp 99 triliun sendiri yang akan dialokasikan untuk belanja dari berbagai kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (18/11/2020).
Menurut dia, alokasi anggaran besar tersebut digunakan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan pasca pandemi Covid-19. Dana tersebut tidak hanya disalurkan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja.
Instansi lainnya yang juga akan mendapat alokasi tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang irigasi, dan pemerintah daerah (pemda).
"Jadi tidak hanya Kementerian Pertanian dan KKP saja, tapi juga Kementerian PUPR di bidang irigasi, dan melalui pemda dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pangan. Termasuk untuk subsidi pupuk," terangnya.
Dalam catatannya, pertanian menjadi salah satu sektor produksi yang terus bergerak meningkat di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah berikhtiar untuk mendukung sektor tersebut guna menjaga ketahanan pangan nasional pasca pandemi.
"Berbagai langkah di bidang pangan selain melalui anggaran, pemerintah melakukan langkah-langkah menjaga stok beras nasional. Karena ini merupakan konsumsi utama dan perlu dijaga stabilitasnya, baik dari ketersediaan atau pangannya," imbuh Sri Mulyani.
Saksikan Video Ini
Pembangunan Food Estate di Kalteng Alami Kendala
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk mencanangkan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Berdasarkan hasil pemantauannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ia menyampaikan, ditemukan kondisi irigasi berada di Belanti untuk penanaman baru seluas 28 ribu ha.
"Kondisi yamg harus dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan pengolahan tanahnya seluas 137 ribu ha," kata Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Rabu (18/11/2020).
Pada 2020, pemerintah fokus untuk melakukan piloting pada lahan seluas 20 ribu ha di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Proyek tersebut telah dikerjakan sejak awal November tahun ini.
Diinformasikan Menteri Basuki, dari sisi kadar pH air dipastikan kondisinya sudah aman di kisaran 5,0. Meski begitu, ia mencatat irigasi masih menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan.
"Masalahnya hanya satu, irigasinya memang sudah tersumbat. Sehingga kita sekarang lagi tingkatkan, kita lagi rehabilitasi supaya untuk bisa mengalirkan irigasi," kata Menteri Basuki.
Khusus untuk di Dadahup, ia menekankan, pemerintah akan melakukan inovasi perbaikan irigasi untuk bisa mengairi lahan pertanaman dengan optimal.
"Jangan dibayangkan seperti irigasi teknis biasa di lahan kering, tapi ini di rawa. Dulu dipakai untuk transportasi klotok. Tapi sekarang karena ada jalan-jalan sudah dibangun pemerintah provinsi, kabupaten, pusat, klotoknya sudah jarang dipakai, bahkan tidak dipakai sehingga kita bisa lebih mudah mengatur jaringan irigasinya," tuturnya.
Advertisement
