Liputan6.com, D.C - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dilaporkan akan bertemu dengan negosiator dari Taliban dan pemerintah Afghanistan.
Pertemuan yang bakal diadakan di Qatar itu, akan dilakukan di tengah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan mereka saat AS mempercepat penarikannya.
Advertisement
Pada 20 November, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Menlu Pompeo akan bertemu secara terpisah dengan tim dari pemerintah Afghanistan dan tim negosiasi Taliban di Doha, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (21/11/2020).
Selain itu, Menlu Pompeo juga akan bertemu dengan penguasa Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dan menteri luar negeri dalam kunjunganya ke Ibu Kota Qatar tersebut, yang merupakan pangkalan diplomasi Taliban, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Menlu Pompeo kini sedang dalam perjalanan untuk kunjungannya ke tujuh negara Eropa dan Timur Tengah saat Presiden AS Donald Trump menopang prioritas jangka akhir.
Beberapa hari lalu, Pentagon menyatakan akan segera menarik sekitar 2.000 tentara keluar dari Afghanistan, mempercepat jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian Februari antara AS dan Taliban yang merencanakan penarikan penuh AS pada pertengahan 2021.
Simak video pilihan berikut:
Dukungan Redakan Perang Afghanistan dari Presiden Terpilih AS Joe Biden
Diketahui bahwa Trump telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri "perang selamanya," termasuk di Afghanistan, yang merupakan konflik terpanjang di AS yang dimulai dengan invasi untuk mengusir Taliban setelah serangan 11 September 2001.
Sementara itu, dalam titik kesepakatan yang jarang terjadi, presiden terpilih AS Joe Biden juga menganjurkan untuk meredakan perang Afghanistan meskipun para analis mempercayai bahwa ia tidak akan terlalu terikat dengan jadwal yang cepat.
Untuk pertama kalinya, Taliban berbicara kepada pemerintah Afghanistan.
Namun pembicaraan tersebut menghasilkan sedikit tanda kemajuan, tetapi menurut beberapa sumber, yang mengatakan kepada AFP, kedua belah pihak tampaknya telah menyelesaikan beberapa masalah.
Taliban, yang merupakan kelompok garis keras Sunni, telah bersikeras untuk mematuhi mazhab Hanafi dari yurisprudensi Islam Sunni, tetapi negosiator pemerintah mengatakan hal ini dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang Hazara, yang sebagian besar adalah Syiah, dan minoritas lainnya.
Advertisement
