Liputan6.com, Jakarta - Isu pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menjadi berita terpopuler pertama di Top 3 News, Selasa, 24 November kemarin. Selama ini aksi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipimpin Rizieq Shihab tersebut kerap menjadi perbincangan hangat publik Tanah Air.
Terlebih saat sang pemimpin Rizieq Shihab telah kembali menginjakkan kaki ke Tanah Air, Selasa, 10 November lalu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.
Advertisement
Sambutan dari ribuan massa pendukung dan simpatisan menggeruduk Bandara Soetta dan sejumlah titik ruas jalan Ibu Kota untuk menyambut pentolan FPI tersebut. Tak hanya menimbulkan kemacetan, meski pandemi pun, protokol kesehatan tak lagi diperhatikan.
Hal inilah yang belakangan memicu #BubarkanFPI menjadi trending di Twitter.
Menyikapi hal ini, Muhammadiyah selaku salah satu ormas Islam terbesar di Tanah Air, angkat suara.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, semua kewenangan ada pada negara yang telah memiliki peraturan hukum dan perundangan yang berlaku.
Berita kedua yang tak kalah disorot terkait kerumunan di acara Rizieq Shihab. Usai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kini telah muncul klaster baru Covid-19 di Kecamatan Tebet.
Setelah dilakukan penelusuran, dari 97 warga di lingkungan RW 01 yang mengikuti kegiatan tersebut, lima orang dinyatakan positof Covid-19.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa, 24 November 2020:
Saksikan video pilihan di bawah ini:
1. Dorongan Bubarkan FPI Mengemuka, Ini Kata Muhammadiyah
Dorongan agar membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali ramai mengemuka dengan adanya hashtag #BubarkanFPI yang menjadi trending di Twitter.
Sebelumnya juga ada pernyataan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut apabila perlu FPI dibubarkan saja, menyusul sejumlah kegiatan melanggar aturan yang dilakukan ormas tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan munculnya wacana pembubaran ormas FPI yang mengemuka di publik kepada negara.
"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat," kata Haedar Nashir secara daring saat konferensi pers Jelang Tarjih Muhammadiyah XXXI di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).
Menurut Haedar, implementasi dari konstitusi, serta peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimiliki, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.
Advertisement
2. Puskesmas Tebet Luruskan Kabar 50 Warga Positif Covid-19 Usai Acara Rizieq Shihab
Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan munculnya klaster Covid-19 di Kecamatan Tebet pasca-kerumunan massa pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Pemimpin FPI Rizieq Shihab.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, Puskesmas Kecamatan Tebet telah melakukan penelusuran kasus aktif atau activg (ACF) dan mendapati 97 warga di lingkungan RW 01 tempat kegiatan maulid berlae case findinngsung.
Mereka kemudian ditawari untuk mengikuti tes usap atau swab test Covid-19. Hasilnya, lima orang dinyatakan positif.
"Setelah Maulid itu, Sabtu (14/11) dilakukan swab di Tebet, dari 97 orang, ada lima yang positif," ujar Isnawa yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jakarta Selatan seperti dikutip dari Antara, Senin (23/11/2020).
Menurut Isnawa, tidak diketahui pasti berapa jumlah warga yang hadir dalam kerumunan Maulid Nabi tersebut. Namun dia memastikan bahwa jemaah yang datang bukan hanya warga Tebet, tetapi juga dari berbagai daerah lain.
3. Pimpinan Komisi III DPR Sebut Tidak Masalah Kapolri Nonmuslim
Pergantian Kapolri akan berlangsung pada awal tahun 2021 mendatang atau pada saat Jenderal Idham Azis akan pensiun di Januari 2021.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni angkat bicara mengenai kriteria ideal Kapolri. Menurutnya, Kapolri seharusnya berpangkat Komisaris Jenderal Polisi.
"Dari Irjen wajib ke Komjen dulu, tidak serta merta lompat langsung Jenderal Polisi, melalui jabatan bintang tiga dahulu," kata Sahroni, saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2020).
Selain itu, Sahroni juga berpendapat bahwa agama bukan kriteria untuk menjadi seorang Kapolri, melainkan kapabilitas.
Advertisement
