Ketua Satgas: Pencairan Dana PEN Capai Rp 423 T hingga 25 November 2020

Satgas PEN melakukan sedikit realokasi dari anggaran PEN untuk memberikan fokus yang lebih besar untuk program perlindungan sosial dan program sektor kesehatan.

oleh Tira Santia diperbarui 25 Nov 2020, 14:28 WIB
Ketua Satuan tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin. Dok Kominfo.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga hari ini realisasi dana PEN sudah mencapai Rp 423,23 triliun atau 60,9 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

“Sampai dengan hari ini kita sudah berhasil mencairkan Rp 423,23 triliun atau 60,9 persen dari total Pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun,” kata Budi Gunadi dalam keterangan Pers, Rabu (25/11/2020).

Lebih lanjut ia menyebut pihaknya telah melakukan sedikit realokasi dari anggaran PEN untuk memberikan fokus yang lebih besar lagi. Program perlindungan sosial meningkat menjadi Rp 234,33 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 203,90 triliun.

Satgas PEN juga meningkatkan program di sektor Kesehatan menjadi Rp 97,26 triliun dari sebelumnya Rp 87,55 triliun. Kenaikan yang cukup besar di sektor ini dikarenakan rencana untuk melakukan program vaksinasi.

“Saya sampaikan ringkasannya di sektor kesehatan sudah disalurkan Rp 36,609 triliun atau 40,81 persen dari pagu anggaran, di sektor insentif usaha sudah disalurkan Rp 44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu anggaran,” ujarnya.

Lalu untuk sektor perlindungan sosial sudah disalurkan Rp 203,6 triliun atau 86,88 persen dari pagu anggaran Rp 234,34 triliun, untuk sektor UMKM sudah disalurkan Rp 97,05 triliun atau 84,53 persen dari pagu anggaran Rp 114,81 triliun.

Selanjutnya, pencairan dana PEN untuk sektor Kementerian dan Lembaga termasuk Pemda mencapai Rp 36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu anggaran Rp 65,97 triliun. Sedangkan sektor pembiayaan Korporasi sudah disalurkan Rp 2 triliun atau 3,22 persen dari anggaran Rp 62,22 triliun.

Saksikan video pilihan berikut ini:


Bantu Kemenkes, Satgas PEN Kontak Hampir Seluruh Pengembang Vaksin di Seluruh Dunia

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menghubungi hampir seluruh pengembang vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Hal itu dilakukan untuk membantu Kementerian Kesehatan soal pengadaan vaksin. Budi bilang, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memberikan arahan dan koordinasi terkait hal ini. Pengembang yang dihubungi juga sesuai dengan yang tertera di daftar milik World Health Organization (WHO).

"Sampai sekarang ada 11 vaksin yang masuk uji klinikal trial klinis, trial tiga. Semua sudah kita kontak kecuali 3 seinget saya.Satu, Moderna di AS itu belum ada kontak dari kita; dua, Gamalea atau Sputnik di Rusia belum ada kontak formal; dan ketiga ada vaksin baru yang masuk, yang lain sudah ada kontak dari kita," jelas Budi dalam webinar CEO Networking, pada Selasa 24 November 2020.

Nantinya, lanjut Budi, keputusan akhir vaksin mana yang akan dipilih beserta harga dan jenisnya tetap akan diserahkan kepada Menkes Terawan. Yang jelas, pihaknya sudah mencoba membantu menghubungi 7-8 pengembang vaksin untuk memberikan opsi yang cocok bagi pengadaan di Indonesia.

Selain itu, pendekatan yang dilakukan untuk pengadaan vaksin lainnya ialah pendekatan multilateral dimana Indonesia akan aktif berkontribusi dengan organisasi dunia seperti WHO, CEPI, GAVI dan Unicef untuk pengadaan vaksin ini.

"Oleh karena itu organ dunia seperti WHO, kerja sama untuk melakukan pendekatan multilateral membantu negara yang kurang mampu. Dari Indonesia, at least membina hubungan dengan mereka, di CEPI dan GAVI ini ada sembilan alternatif vaksin lain yang di antaranya masuk list WHO clinical trial tiga, kita ada akses ke sana," jelasnya.

"Kalau nanti GAVI menentukan ini vaksin yang akan diberikan, indonesia bisa dapat jatah juga berapa persen dari populasi. itu secara garis besar," tutup Budi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya