Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga posisi utang pemerintah berada dikisaran Rp5.877,71 triliun hingga per akhir Oktober 2020. Posisi utang tersebut naik Rp120,84 triliun dari Rp 5.756,87 triliun pada posisi September 2020.
Utang tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.121,58 triliun dari posisi Oktober 2019 yang tercatat hanya sebesar Rp4.756,13 triliun.
Advertisement
Dikutip dari Buku APBN Kita edisi November, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 85,56 persen dan pinjaman sebesar 14,44 persen.
Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.028,86 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp3.782,69 triliun dan valas Rp1.246,16 triliun.
Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp848,85 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp11,08 triliun dan pinjaman luar negeri Rp837,77 triliun.
Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp315,25 triliun, pinjaman multilateral Rp837,77 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp43,43 triliun.
Posisi utang yang naik ini juga diikuti dengan pelebaran rasio utang menjadi 37,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober lalu.
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 958,6 Triliun hingga Oktober 2020
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp 958,6 triliun hingga akhir Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan realisasi defisit anggaran yang melebar ke level 6,34 persen pada 2020 atau setara Rp 1.039,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp 958 triliun hingga akhir Oktober 2020. Di mana utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman neto.
"Maka pembiayaan utang kita sampai Oktober mencapai Rp 958,6 triliun," katanya dalam APBN Kita, secara virtual, di Jakarta Senin (23/11/2020).
Dari total pembiayaan utang yang mencapai Rp 958,6 triliun tersebut berasal dari SBN neto sebesar Rp 943,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 15,2 triliun.
Sementara untuk pembiayaan investasi terkontraksi Rp 28,9 triliun hingga akhir Oktober 2020. Hal itu dikarenakan anggaran investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada lembaga atau badan lainnya mengalami kontraksi.
Sedangkan untuk pemberian pinjaman realisasinya Rp 1,9 triliun atau 32,3 persen dari target Rp 5,8 triliun. Lalu kewajiban penjaminan kontraksi Rp 3,4 triliun, dan terakhir pembiayaan lainnya Rp 0,2 triliun.
Advertisement
