Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyani mengatakan, sudah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlebih Menteri untuk menghentikan kebijakan ekspor benih lobster.
Dia menjelaskan, permintaan itu disampaikan kepada Edhy Prabowo lantaran ekspor tersebut merugikan bangsa Indonesia dan mengganggu keberlanjutan ekosistem. Hal ini disampaikannya saat rapat dengan KKP.
Advertisement
"Saya sudah menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan ekspor benih lobster. Lalu rapat Komisi IV DPR terakhir ini telah memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor," kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Rabu (25/11/2020).
Menurut dia, hal ini bukan karena semata-mata ada kasus yang diduga menjerat Edhy Prabowo. Namun, kebijakan tersebut memang tidak menguntungkan Indonesia dari sisi manapun.
"Walaupun jumlahnya ada 2 miliar benih, yang terpenting adalah benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut, biarkan tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal sehingga menguntungkan para nelayan," jelas Dedi.
Dia juga merasa heran mengirim benih lobster ke Vietnam yang notabenenya kompetitor Indonesia di sektor laut.
"Vietnam punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi daya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor, kok bahan bakunya kita kirim, tutur Dedi.
Terkait kasus yang menjerat Edhy Prabowo, pihaknya masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh KPK.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
OTT KPK
Tim Satgas KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Salah seorang yang ditangkap adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Penangkapan terhadap 17 orang tersebut dilakukan di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan belasan orang lainnya diamankan lantaran diduga terlibat tindak pidana korusi penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.
"Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam," kata Ali.
Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 untuk menentukan status hukum Menteri Edhy Prabowo, istrinya Iis Rosita Dewi, dan belasan orang lainya yang turut diamankan.
"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali.
Advertisement
