Liputan6.com, Jakarta - Di tengah peringatan Hari Guru Nasional, puluhan guru tidak tetap (GTT) di Jember membawa sembilan tuntutan saat gelar aksi demo.
Puluhan guru tersebut menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Rabu (25/11/2020) saat momen Hari Guru Nasional.
"Kami datang untuk mengadu kepada para wakil rakyat karena selama ini pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan nasib para GTT,” ujar Koordinator Aksi Nur Fadli, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga
Advertisement
Ia menuturkan, ada sembilan tuntutan yang dibawa para GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) dalam aksi damai merayakan Hari Guru Nasional. Pertama, mencabut surat penugasan dan terbitkan surat keputusan Bupati Jember untuk GTT dan PTT.
Kedua, penataan kembali GTT-PTT yang lebih manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan domisili tinggal. Ketiga, honor dan gaji GTT-PTT diberikan rutin setiap bulan. Keempat, wujudkan janji bupati tentang honor Rp 1,4 juta atau setara dengan upah minimum kabupaten.
Kelima, honor GTT-PTT dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun dan bukan hanya dari anggaran pemerintah pusat. Keenam, memohon DPRD Jember untuk mengawal honor GTT-PTT agar masuk dalam APBD, ketujuh memohon DPRD Jember untuk segera memanggil bupati agar revisi segera kebijakan yang merugikan GTT-PTT.
Kedelapan agar menghentikan diskriminasi, kriminalisasi dan marjinalisasi GTT-PTT Jember. Sembilan, ribuan ijazah yang diteken pelaksana tugas diduga tidak sah akibat dari kebijakan bupati yang menempatkan pelaksana tugas kepala sekolah tingkat SD dan SMP sejak 2017.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Respons DPRD Jember
Perwakilan GTT dan PTT berdialog dengan pimpinan DPRD Jember, Komisi A dan Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Hariono di ruangan Banmus DPRD Jember.
Sementara Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mendukung tuntutan para GTT dan PTT karena selama ini kesejahteraanya sangat memprihatinkan, sehingga harus ada solusi dari Pemkab Jember untuk menyikapi hal itu.
"Kami akan melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif dan sebenarnya DPRD Jember sudah mengusulkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan GTT-PTT," ujar dia.
Advertisement
